Pewarta : Jakarta – Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencatatkan prestasi signifikan dalam upaya pencegahan korupsi berbasis edukasi kreatif. Daerah ini menjadi satu-satunya instansi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sekaligus satu dari sepuluh pemerintah daerah di Indonesia, yang berhasil meraih Penghargaan Program Pariwara Antikorupsi 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan diserahkan langsung kepada Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, oleh pimpinan KPK pada gelaran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2025 yang digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, akhir pekan lalu. Turut mendampingi bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hendra Fadly serta Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Yayat Hidayat.
Dari 514 karya pariwarta (iklan layanan masyarakat) antikorupsi yang masuk seleksi nasional tahun ini, hanya sepuluh instansi pemerintah daerah yang dinyatakan lolos sebagai penerima penghargaan. Selain Purwakarta, sembilan daerah lain yang memperoleh pengakuan serupa adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Buleleng (Bali), serta enam kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur: Kudus, Demak, Klaten, Temanggung, Wonosobo, dan Probolinggo.
“Keberhasilan masuk sepuluh besar nasional dan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang mendapat penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus amanah besar bagi kami,” ungkap Saepul Bahri Binzein usai menerima piagam. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari langkah kecil dan dari diri sendiri, serta menjadi budaya kerja seluruh aparatur.
Menurut bupati, penghargaan ini tidak lepas dari komitmen jajarannya dalam menghadirkan kampanye antikorupsi yang kreatif, mudah dipahami masyarakat, dan mampu menyentuh berbagai lapisan usia. “Kami ingin pesan antikorupsi tidak hanya sampai di ruang rapat, tapi juga masuk ke ruang keluarga, sekolah, dan komunitas,” tambahnya.
Proses penilaian dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri atas praktisi perfilman, komunikasi publik, dan pakar antikorupsi. Aspek yang dinilai meliputi orisinalitas konsep, kekuatan pesan, estetika visual-audio, serta dampak potensial terhadap perubahan perilaku masyarakat.
Baca juga : Museum Semedo Diharapkan Menjadi Pusat Edukasi dan Aktivasi Budaya Nasional
KPK melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa Program Kampanye Pariwara Antikorupsi 2025 bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk berperan aktif sebagai agen perubahan integritas di daerah masing-masing. “Kreativitas daerah-daerah yang mendapat penghargaan tahun ini menunjukkan bahwa pesan antikorupsi dapat disampaikan dengan cara yang segar, menghibur, namun tetap tajam,” demikian kutipan pernyataan KPK pada penutupan ACFFest 2025.
Bagi Purwakarta, capaian ini diharapkan menjadi pemicu akselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. “Penghargaan ini bukan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus membangun Purwakarta yang istimewa, bersih, dan melayani,” tutup Saepul Bahri Binzein.
Prestasi ini menegaskan bahwa kampanye antikorupsi berbasis seni dan media tidak lagi menjadi domain eksklusif lembaga pusat, melainkan telah berhasil diadopsi dan dikembangkan secara serius oleh pemerintah daerah hingga level kabupaten.
Pewarta : Anjar Bramantyo
