RI News Portal. Padangsidimpuan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 2025 untuk meningkatkan gizi anak sekolah, kini menuai kritik tajam di tingkat lokal. Di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, keberadaan salah satu dapur pendukung program ini justru menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Berdasarkan pengamatan lapangan pada Selasa (3/2/2026), aliran drainase di sekitar lokasi dapur MBG yang berada di Jalan Pembangunan, eks Komplek DPR, menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Limbah organik dari proses pengolahan makanan diduga mengalir langsung ke saluran pembuangan tanpa pengolahan memadai, menyebabkan penumpukan sampah di tengah alur drainase. Akibatnya, air mengalir tidak lancar karena saluran yang sempit dan hampir tersumbat, disertai aroma busuk menyengat serta kemunculan belatung di area parit.
Warga setempat mengaku harus membersihkan lingkungan secara rutin setiap hari untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat bau tersebut. Keluhan ini telah disampaikan berulang kali kepada petugas atau staf terkait sejak lebih dari seminggu lalu, namun hingga kini belum ada respons resmi atau tindakan perbaikan dari pengelola dapur maupun pihak berwenang.
Seorang tokoh masyarakat di kelurahan tersebut, yang meminta identitasnya tidak disebutkan, menyatakan kekecewaan mendalam. Menurutnya, program yang semestinya menjadi solusi positif bagi generasi muda malah berubah menjadi sumber masalah baru. “Sangat miris jika inisiatif mulia ini justru merugikan warga sekitar. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga berpotensi memicu masalah kesehatan masyarakat akibat pencemaran lingkungan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya pengkajian ulang menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG, khususnya aspek pengawasan limbah dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Pengawasan yang lemah dari pemerintah daerah, instansi terkait, serta jajaran pelaksana program dinilai menjadi akar persoalan. “Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Letnan Dalimunthe, S.K.M., M.Kes, diharapkan segera turun tangan melakukan investigasi lapangan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, pertimbangkan langkah tegas, termasuk penutupan sementara operasional dapur tersebut demi menghindari kerugian berkelanjutan bagi masyarakat,” tandasnya.
Baca juga : Menabur Benih Keselamatan: Polisi Sahabat Anak Girimarto Tanamkan Disiplin Lalu Lintas pada 136 Balita TK
Keresahan ini mencerminkan tantangan implementasi program nasional di tingkat lokal, di mana aspek teknis pengelolaan limbah sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan target distribusi makanan. Padahal, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari keberlanjutan operasional yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi komunitas sekitar.
Pihak terkait diharapkan segera merespons agar program ini tetap menjadi investasi positif bagi masa depan anak bangsa, bukan malah meninggalkan catatan buruk di tengah upaya efisiensi anggaran negara.
Pewarta: Adi Tanjoeng
About the Author
