RI News. Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Muhammadiyah sebagai fondasi pembangunan kota yang lebih inklusif dan berdaya saing di tingkat global. Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar dukungan sementara, melainkan kemitraan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
“Banyak pembangunan di Jakarta saat ini melibatkan partisipasi masyarakat, bahkan tanpa menggunakan APBD. Misalnya, pembangunan taman, halte, dan ruang publik yang kini lebih tertata dan hijau. Ini merupakan hasil dari membangun kepercayaan bersama,” ujar Pramono saat menghadiri acara silaturahmi di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2026).
Pramono mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah dalam mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta, termasuk upaya menyejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan pelayanan publik. Ia secara khusus menyebut peran Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Ahmad Abubakar, yang memberikan dukungan konkret dalam program pemutihan ijazah bagi lebih dari 6.000 warga Jakarta.
“Saya mendapat dukungan, khususnya dari Bapak Ahmad Abubakar, dalam berbagai program, termasuk pemutihan ijazah bagi lebih dari 6.000 warga Jakarta. Program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan beliau dan jaringan yang dimiliki. Saya juga menerima banyak pesan motivasi dari warga Muhammadiyah dalam memimpin Jakarta,” katanya.
Lebih lanjut, Pramono menyoroti peran historis Muhammadiyah sebagai pilar kekuatan umat dan bangsa, salah satunya melalui pengenalan dan pelestarian tradisi halalbihalal. Ia menilai tradisi ini memiliki nilai yang sangat positif karena mengandung dua unsur utama: silaturahmi dan saling memaafkan.
“Muhammadiyah memandang halalbihalal sebagai tradisi khas Indonesia yang sangat positif dan perlu dilestarikan, karena mengandung dua hal penting, yaitu silaturahmi dan saling memaafkan. Maka, saya mendukung kebiasaan baik tersebut,” tuturnya.
Pramono menjelaskan bahwa istilah halalbihalal bermula dari Majalah Suara Muhammadiyah pada 1924 dengan sebutan “Chalal bil Chalal”, yang kemudian berkembang menjadi “Alal Bahalal” sebagai sarana melebur perbedaan di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Tradisi ini akhirnya dikenal sebagai halalbihalal seperti saat ini.
“Jika Muhammadiyah tidak memulai tradisi halalbihalal, atau bahkan menganggapnya sebagai bid’ah, tentu kondisi masyarakat kita hari ini akan sangat berbeda. Justru Muhammadiyah, melalui tulisan-tulisan di Suara Muhammadiyah, menegaskan bahwa halalbihalal merupakan sunnah hasanah, tradisi yang baik. Ini bagian dari sejarah Muhammadiyah,” jelas Pramono.
Menurut Gubernur, konsep halalbihalal sangat relevan dengan visi pembangunan Jakarta saat ini. Tradisi ini dapat menjadi alat untuk membangun kota yang menjadi “rumah bagi semua”, di mana berbagai golongan, agama, dan kelompok masyarakat diperlakukan secara terbuka dan adil.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana Jakarta menjadi rumah bagi semua golongan, semua agama, dan semua kelompok, yang diperlakukan secara terbuka dan adil,” pungkasnya.
Acara silaturahmi tersebut menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus mempererat hubungan dengan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ibu kota yang lebih hijau, tertata, dan inklusif di tengah dinamika sebagai kota global.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
