RI News Portal. Jakarta – Dalam langkah strategis yang menandai babak baru kolaborasi antar-lembaga, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10/2025) pukul 09.46 WIB. Menggunakan batik lengan panjang berwarna gelap yang mencerminkan keseriusan, Pramono langsung memasuki ruang audiensi untuk membahas upaya pencegahan korupsi berbasis teknologi di ibu kota.
Kunjungan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum krusial untuk mengintegrasikan digitalisasi sebagai senjata utama melawan praktik korupsi endemik di pemerintahan daerah. Saat dikonfirmasi wartawan di lobi gedung, Pramono tampil irit kata, menjanjikan penjelasan lengkap pasca-pertemuan. “Ini konsultasi murni. Nanti saya sampaikan semuanya,” ujarnya singkat, sambil melangkah tegas menuju ruang rapat dengan pimpinan KPK.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, audiensi ini difokuskan pada penguatan sinergi antara KPK dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Hari ini, kami membahas berbagai upaya pencegahan korupsi yang lebih adaptif di era digital,” ungkap Budi kepada tim redaksi. Ia menekankan bahwa kerjasama kedua pihak telah melahirkan program-program inovatif, mulai dari koordinasi supervisi hingga pembenahan sistem tata kelola yang berorientasi pada transparansi total.
Kolaborasi ini bukan barang baru, tapi kini ditingkatkan dengan agenda strategis yang menyasar akar masalah. Sebelumnya, pertemuan serupa telah menghasilkan kemajuan signifikan, seperti peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah melalui platform digital real-time. Digitalisasi layanan publik kini menjadi prioritas, memungkinkan warga Jakarta memantau alur dana secara langsung via aplikasi mobile. Tak ketinggalan, optimalisasi Merah Putih Corruption Prevention (MCP)—instrumen pengawasan KPK—diharapkan menjadi ‘mata elang’ yang memastikan setiap transaksi pemerintahan daerah lolos dari celah korupsi.
“Banyak kolaborasi pencegahan yang telah kami jalankan bersama Pemprov DKI, termasuk supervisi perbaikan sistem tata kelola,” tambah Budi. “Pertemuan hari ini adalah kelanjutan komitmen berkelanjutan untuk membangun pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas tinggi.”
Baca juga : Mengenang Jejak Panjang Parlemen: Hari Parlemen Indonesia 2025, Momentum Refleksi Sejarah Bangsa
Dari perspektif akademis, kunjungan Pramono ini selaras dengan temuan riset terbaru dari Pusat Studi Korupsi Universitas Indonesia (UI), yang menyatakan bahwa integrasi AI dalam MCP dapat mengurangi risiko korupsi hingga 40% di daerah urban seperti Jakarta. Dr. Rina Susanti, pakar tata kelola publik UI, menilai langkah ini sebagai “model hybrid governance” yang patut dijadikan blueprint nasional. “Sinergi KPK-Pemprov DKI bukan hanya reaktif, tapi proaktif—menggunakan data analytics untuk memprediksi dan mencegah korupsi sebelum terjadi,” katanya.
KPK sendiri optimis, sinergi ini akan memperkokoh komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota terbersih di Asia Tenggara. “Kami harap konsultasi hari ini menghasilkan roadmap digital anti-korupsi yang konkret, mulai 2026,” tutup Budi.
Pramono dijadwalkan keluar pukul 11.00 WIB untuk konferensi pers lanjutan. Pantau update eksklusif kami untuk detail agenda rahasia yang dibahas di balik pintu tertutup.
Pewarta : Yogi Hilmawan
