RI News Portal. Banda Aceh, 7 Desember 2025 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri koordinator dan menteri teknis di Pos Pendamping Nasional Bencana, Banda Aceh, pada Minggu pagi. Kunjungan kerja ini menjadi yang kedua kalinya bagi Presiden ke Aceh pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah provinsi tersebut sejak akhir November lalu.
Dalam pembukaan rapat, Prabowo menyampaikan hasil tinjauan langsungnya ke sejumlah titik infrastruktur kritis yang rusak parah akibat bencana. “Saya melihat pekerjaannya berjalan dengan baik. Diharapkan dalam satu minggu ini jembatan-jembatan utama sudah bisa beroperasi kembali,” ujarnya. Pernyataan tersebut merujuk pada perbaikan sejumlah jembatan penghubung antarkabupaten yang putus total, yang selama ini memutus akses logistik dan mobilitas warga.
Presiden mengakui kerusakan infrastruktur irigasi dan pertanian tergolong masif. “Laporan dari gubernur dan bupati/wali kota menyebutkan ribuan hektare sawah terendam dan rusak berat, ditambah puluhan bendungan kecil serta saluran irigasi primer yang jebol,” katanya. Ia juga menyoroti kerusakan ribuan unit rumah warga yang kini masuk dalam daftar prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pertama.
Meski demikian, Prabowo menilai respons pemerintah pusat dan daerah secara keseluruhan sudah cukup cepat dan masif. “Kita masih menghadapi tantangan alam yang berat, terutama di daerah pegunungan dan lereng yang aksesnya terbatas, tetapi secara umum penanganan darurat sudah berada di jalur yang tepat,” ungkapnya.
Sepanjang rapat yang berlangsung sekitar dua jam, Presiden tidak hanya menerima paparan progres dari para menteri, tetapi juga secara aktif meminta penjelasan rinci terkait kendala teknis dan logistik di lapangan. Beberapa isu yang menjadi fokus diskusi antara lain percepatan pengadaan alat berat untuk daerah terisolir, koordinasi distribusi bantuan logistik melalui jalur udara, serta skema pendanaan rekonstruksi jangka menengah yang melibatkan APBN, APBD, dan potensi kerja sama internasional.
Rapat terbatas ini dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Kepala BNPB, serta Panglima TNI dan Kapolri. Turut mendampingi Penjabat Gubernur Aceh serta sejumlah bupati dari wilayah terdampak paling parah.
Kunjungan Presiden ke Aceh kali ini juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi-rekonstruksi, dengan target sebagian besar infrastruktur vital kembali berfungsi sebelum akhir Desember 2025. Hingga saat ini, data sementara BNPB mencatat lebih dari 180.000 jiwa masih berada di pengungsian, sementara korban jiwa akibat bencana tersebut telah mencapai 87 orang.
Pewarta : Jaulim Saran
About the Author
