RI News Portal. Jakarta, 19 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto telah mengubah fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, menitikberatkan pada program-program berdampak cepat, termasuk kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru hingga pejabat negara. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang disahkan pada 30 Juni 2025, sebagai penyempurnaan dari Perpres Nomor 109 Tahun 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.
Pemutakhiran ini bertujuan untuk memperbarui narasi pembangunan, termasuk matriks yang mencakup sasaran nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, indikator, target, dan alokasi dana. Perubahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial dengan lebih tepat, menggabungkan program populis dengan reformasi struktural untuk meningkatkan semangat dan efisiensi sektor publik.
Berikut adalah delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi fokus baru:
- Menyediakan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, untuk mengatasi kekurangan gizi anak dan mendukung perkembangan dini.
- Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit berkualitas lengkap di setiap kabupaten untuk memperluas akses layanan kesehatan.
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, dengan memperluas lahan pertanian untuk menjamin ketahanan pangan.
- Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang rusak, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Memperluas kartu-kartu kesejahteraan sosial dan memperkenalkan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan absolut, melanjutkan program bantuan tunai.
- Menaikkan gaji ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI/Polri dan pejabat negara, sebagai pengakuan atas peran penting mereka dalam pemerintahan.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta menyediakan rumah murah dengan sanitasi baik untuk milenial, Generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%, untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Baca juga : Pria Penghuni Panti di Wonogiri Diduga Hanyut di Sungai Bengawan Solo, Pencarian Berlanjut
Perubahan ini juga menyesuaikan target makroekonomi untuk 2025: pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3%, inflasi 2,5% ±1%, dan nilai tukar Rp 16.000–Rp 16.900 per dolar AS. Angka ini lebih ketat dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu pertumbuhan 5,3–5,6%, inflasi 2,5% ±1%, dan nilai tukar Rp 15.300–Rp 15.900 per dolar AS, mencerminkan kewaspadaan terhadap fluktuasi mata uang dan tantangan ekonomi global.
Fokus pada kenaikan gaji ASN sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang diresmikan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Dalam dokumen ini, peningkatan kesejahteraan ASN masuk dalam Program Prioritas Nasional 7, dengan konsep pemberian total reward berbasis kinerja. Kutipan dari Perpres tersebut menyatakan: “Pencapaian Prioritas Nasional 7 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.”
Prabowo menegaskan bahwa ASN adalah pilar utama pemerintahan, bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyedia layanan publik, dan pemersatu bangsa. Menurut RPJMN, ASN berhak atas gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pelayanan publik yang baik hanya dapat tercapai jika ASN, termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, berada dalam kondisi sejahtera.
Namun, sistem penggajian saat ini masih memiliki kelemahan: gaji pokok hanya berdasarkan pangkat dan masa kerja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, bobot jabatan, atau kompetensi. Akibatnya, pensiun rendah, terdapat ketimpangan tunjangan kinerja antar instansi, dan sistem remunerasi tidak kompetitif dibandingkan sektor swasta. Untuk jangka pendek, pemerintah akan menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan ASN akan diarahkan pada sistem total reward yang adil, layak, dan kompetitif.
Antisipasi terhadap kenaikan gaji ini semakin meningkat menjelang pidato kenegaraan Prabowo pada 15 Agustus 2025 di Sidang Paripurna DPR, saat ia menyampaikan RUU APBN 2026 beserta nota keuangan. ASN, termasuk PNS, menantikan pengumuman terkait gaji untuk tahun mendatang. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan memberikan bocoran. “Kita harus belajar disiplin menunggu sampai waktunya tiba. Jadi, kita tidak bisa memberikan informasi awal kepada teman-teman. Yang jelas, kita tunggu pidato presiden besok,” ujarnya sebelum acara.
Para pengamat menilai fokus pada kesejahteraan ASN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi, sekaligus mengurangi potensi korupsi dan inefisiensi di tengah pemulihan pasca-pandemi. Dengan menggabungkan kesejahteraan, infrastruktur, dan jaring pengaman sosial, agenda Prabowo menunjukkan pendekatan hibrida: memadukan kebijakan populis dengan disiplin fiskal untuk mendukung Indonesia menuju status negara berpenghasilan menengah atas. Keberhasilan implementasi ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah mewujudkan perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pemerataan ekonomi.
Pewarta : Yudha Purnama
