RI News Portal. Jakarta – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Fokus utama pertemuan yang berlangsung di Markas Besar Polri ini adalah penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
Rapat yang diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia ini dipimpin Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri yang juga menjabat sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Beliau menekankan pentingnya evaluasi dan konsolidasi pasca keberhasilan tahun sebelumnya.
“Kami melakukan analisis mendalam terhadap kinerja tahun lalu. Indonesia berhasil mencapai swasembada tanpa impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak sepanjang 2025. Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengkonsolidasikan langkah dan memperkuat kolaborasi agar strategi di 2026 berjalan lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.

Di sisi hulu produksi, Polri berperan sebagai fasilitator utama dalam mengatasi kendala permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Polri menjembatani akses petani ke perbankan Himbara. Implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis, di mana petani berhasil memperoleh kredit modal untuk melanjutkan penanaman serta ekspansi lahan jagung.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyatakan komitmen kuat institusinya. “Pada 2026, BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak,” paparnya dalam sesi rapat.
Selain dukungan modal, Polri juga aktif menjaga stabilitas harga di tingkat petani melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Kerja sama erat dengan Perum Bulog menjadi kunci untuk mencegah hasil panen terjebak pada tengkulak dengan harga rendah. Bulog menyerap panen petani dengan harga yang lebih menguntungkan, sesuai kebijakan resmi.
Baca juga : Polres Gunungkidul Terjunkan 50 Personel dalam Aksi Bersih Pantai Krakal, Dukung Gerakan Indonesia ASRI
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog menargetkan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah, dengan harga acuan Rp6.400 per kilogram. “Fokus utama adalah menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil mendorong pembelian hingga mencapai Rp6.400 per kg, sesuai standar yang berpihak kepada petani,” tambah Brigjen Langgeng.
Program ini tidak hanya bertujuan mengoptimalkan lahan tidur dan memutus rantai tengkulak, tetapi juga meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan. Dengan pendampingan manajerial yang intensif, petani diharapkan mampu mengelola pinjaman secara tepat waktu, sehingga taraf hidup mereka terus membaik.
Melalui inisiatif rapat koordinasi ini, Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi swasembada pangan sekaligus kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia pada tahun 2026.
Pewarta: Nandang Bramantyo

