RI News Portal. Jakarta, 16 September 2025 – Nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali mencuat dalam bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menyusul reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Posisi Menko Polkam lowong setelah ditinggalkan Budi Gunawan, dan spekulasi mengenai penggantinya kini menjadi sorotan publik. Pengamat Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menilai bahwa masuknya nama Gatot dalam bursa ini adalah hal yang wajar, mengingat hubungan baiknya dengan Prabowo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, dinamika politik dan riwayat hubungan Gatot dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menambah kompleksitas dalam prediksi ini.
Menurut Selamat Ginting, hubungan harmonis antara Gatot dengan Prabowo dan SBY menjadi salah satu alasan mengapa namanya dipertimbangkan untuk posisi strategis ini. “Jadi sah-sah saja kalau nama Gatot masuk dalam nominasi Menko Polkam pengganti Budi Gunawan,” ujar Ginting pada Sabtu (13/9/2025). Namun, ia menyoroti hubungan Gatot dengan Jokowi yang kurang harmonis, terutama karena pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI sebelum masa pensiunnya pada 2017. “Musuhmu adalah kawanku, ini dinamika politik. Gatot berseberangan dengan Jokowi, dan ini bisa menguntungkan bagi Prabowo. Tapi, untuk menjadi Menko Polkam, saya kira tidak,” tambahnya.
Ginting memprediksi bahwa Prabowo cenderung memilih figur dari lingkaran terdekatnya, seperti mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Jenderal TNI (HOR) Agus Sutomo, atau Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Selain itu, nama-nama perwira tinggi aktif seperti Jenderal TNI Agus Subiyanto, Laksamana TNI Muhammad Ali, atau Laksamana TNI (Purn) Marsetio juga berpotensi dipertimbangkan. “Prabowo kemungkinan akan berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memilih figur yang tepat, terutama dalam kondisi konsolidasi politik dan keamanan saat ini,” jelas Ginting.
Lebih lanjut, Ginting memperkirakan bahwa dalam dua bulan ke depan, posisi Menko Polkam kemungkinan akan dirangkap oleh Sjafrie atau tetap dipegang oleh figur transisi. “Prabowo sedang fokus pada konsolidasi politik dan keamanan. Pilihan akan jatuh pada mereka yang benar-benar berkeringat mendukungnya, terutama selama Pilpres 2024,” ungkapnya. Gatot, yang tidak menunjukkan keberpihakan jelas selama pemilu dan cenderung mendukung Anies Baswedan, dinilai kurang memiliki peluang kuat untuk posisi ini.
Baca juga : Wakil Bupati Kubu Raya Buka Pelatihan E-Purchasing: Menuju Pengadaan Modern yang Transparan
Selain spekulasi politik, Gatot Nurmantyo juga menjadi perbincangan akibat pernyataannya terhadap Hercules, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Hercules sebelumnya mengkritik keras Jenderal (Purn) Try Sutiyoso terkait dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Menanggapi hal ini, Gatot menyebut Hercules sebagai “preman yang memakai seragam ormas” dan menantangnya untuk membuktikan statusnya sebagai pejuang rakyat. Pernyataan ini memicu polemik, mengingat Gatot dikenal sebagai figur militer yang tegas dan berwibawa.
Gatot Nurmantyo, yang menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015–2017, memiliki karier militer yang cemerlang. Lulusan Akademi Militer 1982 ini pernah menempati posisi strategis seperti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan mengikuti pendidikan khusus di Kopassus pada 2015. Ia juga memiliki brevet bergengsi seperti Brevet Hiu Kencana dari TNI AL dan Brevet Penerbang dari TNI AU, menunjukkan keahliannya dalam berbagai bidang militer. Selain itu, Gatot menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf Komando (Sesko) TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta meraih 11 Bintang dan 13 Satyalancana atas pengabdiannya.
Meski nama Gatot Nurmantyo santer disebut dalam bursa Menko Polkam, peluangnya dinilai kecil karena faktor kedekatan politik dengan Prabowo. “Prabowo lebih mungkin memilih figur yang telah terbukti loyal dan berkontribusi langsung dalam perjuangannya,” tutup Ginting. Publik kini menanti keputusan resmi dari Presiden Prabowo, yang diperkirakan akan mempertimbangkan dinamika politik, keamanan, dan loyalitas dalam menentukan pengganti Budi Gunawan.
Pewarta : Yudha Purnama
