RI News Portal. Kebumen, 3 Oktober 2025 – Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Oktober 2025 di Hotel Novotel Yogyakarta Airport, Kulon Progo, memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Rapat yang bertujuan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 ini mendapat kritik pedas dari aktivis lokal, Darsono, SH, karena pemilihan lokasi di luar provinsi dan biaya yang dianggap tidak efisien.
Darsono menyoroti ketidaksesuaian lokasi rapat dengan kondisi perekonomian masyarakat Kebumen yang sedang tertekan. “Pemilihan hotel mewah di Yogyakarta menunjukkan kurangnya sensitivitas DPRD terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat Kebumen saat ini,” ujarnya pada Kamis (2/10/2025). Ia menegaskan bahwa keputusan ini bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, Darsono mempertanyakan urgensi menggelar rapat di luar Kebumen, padahal fasilitas gedung DPRD setempat telah memadai. “Gedung DPRD Kebumen dibangun dengan anggaran rakyat untuk keperluan kerja dewan. Mengapa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk rapat di luar daerah?” katanya, sembari menyuarakan kecurigaan adanya motif lain di balik keputusan ini.
“Apakah lokasi di luar Kebumen dipilih untuk mengurangi pengawasan publik terhadap pembahasan anggaran? Ini perlu dijelaskan secara transparan,” tegas Darsono. Ia menilai, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan prinsip transparansi dan hemat anggaran, terutama dalam agenda strategis seperti pembahasan APBD.
Baca juga : Polres Tapanuli Selatan Musnahkan 2,8 Kilogram Sabu: Simbol Transparansi dan Perang Lawan Narkoba
Darsono juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses penganggaran. “Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran daerah dirumuskan dan digunakan. DPRD harus menunjukkan komitmen pada akuntabilitas, bukan malah memicu persepsi pemborosan,” tuturnya.
Kritik ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang bagaimana anggaran publik dikelola di tengah tantangan ekonomi. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Kebumen terkait polemik ini. Publik kini menanti klarifikasi mengenai alasan pemilihan lokasi rapat dan langkah DPRD untuk memastikan efisiensi serta keterbukaan dalam pembahasan APBD 2026.
Pewarta : Tur Hartoto
