RI News Portal. Medan, 6 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mempercepat proses pemulihan bagi ribuan warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan penerbitan Surat Keputusan (SK) gubernur mengenai rumah-rumah terdampak bencana, sebagai upaya krusial untuk membuka jalur penyaluran bantuan stimulan secara lebih cepat dan terstruktur.
Dalam rapat koordinasi virtual pendataan pascabencana yang melibatkan kementerian terkait, Bobby Nasution menekankan bahwa SK tersebut akan diterbitkan segera untuk memungkinkan alokasi dana langsung kepada masyarakat. “Pendataan boleh terus disempurnakan di kemudian hari, sesuai panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga tidak menghambat distribusi bantuan awal,” ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pengungsi, khususnya bagi keluarga dengan kerusakan rumah ringan hingga sedang, yang memungkinkan mereka kembali membersihkan dan menghuni kembali tempat tinggal dengan dukungan perbaikan dasar.
Hingga awal Januari 2026, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah menyelesaikan penerbitan SK serupa di tingkat lokal. Sementara itu, proses masih berlangsung di Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi, sedangkan Kabupaten Asahan serta Batu Bara belum mengajukan proposal terkait. Percepatan di tingkat provinsi ini menjadi kunci, karena memungkinkan verifikasi data “by name by address” yang lebih komprehensif, sekaligus membuka akses terhadap skema bantuan nasional.
Pada sisi dukungan pusat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi kesiapan berbagai paket bantuan pascabencana. Di antaranya, stimulan perbaikan rumah melalui BNPB dengan nominal Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Selain itu, terdapat alokasi Rp3 juta per keluarga untuk pengadaan perabotan rumah tangga, jaminan hidup Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta modal usaha Rp5 juta per keluarga. Santunan khusus juga disiapkan: Rp15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat. Penyaluran awal santunan telah dilakukan di beberapa wilayah terdampak di Sumatra, termasuk di Sumatera Utara.
Baca juga : Inovasi Modus Baru Peredaran Narkotika: Bongkar Laboratorium Liquid Vape dan Happy Water di Jakarta Utara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kecepatan pendataan sebagai fondasi utama pemulihan. “Data yang akurat dan cepat akan memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal,” katanya. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada efisiensi administratif tanpa mengorbankan akurasi.
Di ranah rekonstruksi jangka panjang, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yayasan Buddha Tzu Chi telah memasuki tahap pelaksanaan. Pembangunan hunian tetap sebanyak 648 unit sedang berlangsung di empat wilayah paling parah terdampak: 200 unit di Sibolga, 118 unit di Tapanuli Tengah, 103 unit di Tapanuli Utara, dan 227 unit di Tapanuli Selatan. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen lebih luas untuk menyediakan ribuan hunian layak bagi penyintas yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi ekstrem tersebut.
Bencana akhir 2025 yang melanda multiple kabupaten di Sumatera Utara meninggalkan dampak signifikan, dengan ribuan rumah rusak dan ratusan jiwa menjadi korban. Namun, sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swadaya seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini, mencerminkan pendekatan holistik dalam manajemen bencana: dari respons darurat hingga rekonstruksi berkelanjutan. Percepatan penerbitan SK dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi katalisator utama bagi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat resiliensi terhadap risiko hidrometeorologi di masa depan.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
