RI News Portal. Bondowoso, 6 November 2025 – Kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui PT Pupuk Indonesia, memperoleh respons positif dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Langkah ini dinilai sebagai intervensi strategis yang tidak hanya menurunkan biaya input produksi petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan aksesibilitas dan transparansi rantai pasok.
Selama kunjungan lapangan di kios UD Jaya Mandiri, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada 5 November 2025, Zulkifli Hasan melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kunjungan serupa telah dilakukan di Jombang dan Kulon Progo, menunjukkan pendekatan monitoring berbasis data lapangan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi. “Diskon ini langsung dirasakan petani karena pupuk tersedia sebelum puncak musim tanam, dengan waktu pengambilan yang lebih singkat dibandingkan periode sebelumnya,” ungkap Zulkifli, mengutip testimoni petani setempat.
Analisis ekonomi mikro dari kebijakan ini menyoroti pengurangan beban biaya produksi hingga 15-20 persen per hektare, tergantung komoditas. Zulkifli menekankan korelasi positif antara pasokan pupuk tepat waktu dan produktivitas: “Peningkatan hasil panen secara langsung berkontribusi pada kenaikan pendapatan petani, terutama dengan harga gabah yang kini stabil di atas Rp6.500 per kilogram—naik dari rata-rata di bawah Rp6.000 pada tahun sebelumnya.” Data ini mencerminkan multiplier effect kebijakan subsidi terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa penurunan HET tidak hanya pro-petani, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola. “Kebijakan ini memaksa optimalisasi logistik dan pengawasan digital, sehingga mengurangi potensi penyimpangan,” katanya. Komitmen penindakan terhadap pelanggaran HET ditegaskan sebagai mekanisme pencegahan, dengan fokus pada akuntabilitas distributor resmi.
Dari perspektif stok nasional, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia, Wono Budi Tjahyono, melaporkan cadangan pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 157.334 ton per 3 November 2025—melebihi ketentuan minimum sebesar 147 persen. Realisasi penyaluran provinsi hingga periode tersebut adalah 1.554.750 ton, atau 75,7 persen dari alokasi tahunan. Khusus Bondowoso, penyaluran mencapai 46.928 ton, setara 82,8 persen dari target lokal, menandakan performa di atas rata-rata provinsi dan mengindikasikan adaptasi cepat terhadap kebijakan baru.
Baca juga : PKB Belum Terima Permohonan Bantuan Hukum dari Gubernur Riau Tersangka Korupsi
Studi lapangan ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada integrasi antara subsidi harga, penguatan distribusi, dan monitoring berbasis bukti. Dampak jangka panjang berpotensi meningkatkan indeks ketahanan pangan daerah, sekaligus memberikan model replikasi untuk wilayah lain dengan tantangan serupa.
Pewarta : Wisnu Harmoko
