RI News Portal. Bandarlampung, 24 Juli 2025 — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya memperkuat kolaborasi antar-instansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan masyarakat. Melalui kegiatan High Level Meeting dan Capacity Building TPID yang dilaksanakan pada Rabu (23/7/2025), para pemangku kepentingan daerah menegaskan urgensi sinergi lintas sektor dalam menghadapi kompleksitas dinamika inflasi daerah.
Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, SH., M.Kn., menekankan bahwa tantangan pengendalian inflasi tidak bisa dipikul oleh satu atau dua dinas teknis semata. Menurutnya, pendekatan terintegrasi dan berbasis data sangat dibutuhkan agar respons pemerintah daerah terhadap gejolak harga menjadi lebih sistematis dan adaptif.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab dinas perdagangan atau pertanian semata, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur, transportasi, komunikasi, hingga penguatan UMKM dan pasar rakyat. Kita tidak boleh hanya reaktif semata, namun harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif dan adaptif,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa inflasi tahunan Provinsi Lampung per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (yoy). Tiga komponen utama penyumbang inflasi yakni:
- Komponen inti (seperti emas perhiasan),
- Volatile food (beras, cabai, dan bawang merah), dan
- Administered price (tarif angkutan udara, angkutan kota, dan harga bahan bakar).
Bimo menyoroti potensi ekonomi lokal Pesisir Barat yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
“Kabupaten Pesisir Barat memiliki komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, dan kelapa sawit. Ini bukan hanya penggerak ekonomi, tapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia juga memastikan dukungan berkelanjutan Bank Indonesia terhadap TPID melalui asistensi teknis, penguatan kapasitas, serta koordinasi antarlembaga.
Baca juga : Transformasi Digital Pelayanan Publik: Pemprov Sumsel Dorong Penguatan Peran PPID
Dukungan data statistik yang akurat menjadi aspek krusial dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Rika Nugraeni Hermawan, S.Tr.Stat., perwakilan BPS Lampung Barat, menegaskan bahwa validitas data menentukan efektivitas intervensi pemerintah.
“Tanpa data yang berkualitas, kebijakan kita rawan bias dan gagal menyasar permasalahan riil di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Antariksa Putra Negara, S.E., M.Ak., Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Provinsi Lampung, memaparkan inovasi kanal pelaporan digital TPID yang memungkinkan real-time monitoring atas kinerja pengendalian inflasi. Kanal ini mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai praktik baik integrasi data dan teknologi dalam tata kelola ekonomi daerah.
Sebagai bagian dari sesi sharing session, Eni Purwati, S.T., Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Metro, membagikan pengalaman sukses TPID Kota Metro dengan program Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan). Program ini menjadi instrumen efektif dalam menstabilkan harga pangan dan berhasil mengantarkan Kota Metro sebagai nominasi TPID terbaik tingkat Sumatera pada tahun 2019, 2022, dan 2023.
“Kunci keberhasilan program kami adalah keterlibatan aktif pelaku pasar, UMKM, dan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan harga harian,” tutur Eni.
Dari perspektif kebijakan publik dan ekonomi daerah, langkah TPID Pesisir Barat mencerminkan pendekatan governance-based inflation control, yang menekankan pentingnya:
- Intervensi berbasis bukti (evidence-based policy),
- Keterpaduan sektor (multi-sectoral governance), dan
- Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
Penguatan kelembagaan TPID, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kanal data digital juga menunjukkan arah reformasi birokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip smart governance dan inclusive economic resilience.
Forum TPID ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga menjadi titik tolak reformasi pengendalian inflasi daerah yang lebih strategis dan terintegratif. Dengan dukungan institusi seperti Bank Indonesia, BPS, serta sinergi pemerintah daerah dan pelaku usaha, Kabupaten Pesisir Barat berpeluang menjadi contoh model pengelolaan inflasi daerah berbasis inovasi dan kolaborasi.
Pewarta : Hatami
