Pendampingan Berkelanjutan Kunci Sukses Desa Wisata: Sorotan Sarif Abdillah di Cilacap

RI News Portal. Cilacap, 9 Juni 2025 — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa pengembangan desa wisata di wilayah Jawa Tengah tidak bisa sekadar mengandalkan bantuan dana, melainkan harus didukung oleh strategi pendampingan berkelanjutan yang mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), promosi yang konsisten, serta inovasi atraksi wisata.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarif dalam kunjungannya ke Cilacap, menyoroti perlunya pendekatan jangka panjang dalam pembangunan desa wisata. “Kalau hanya bantuan dana, itu bisa cepat habis dan tidak berkelanjutan. Yang lebih penting adalah pendampingan, misalnya dalam hal SDM atau promosi agar desa wisata bisa terus berkembang,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Senin (9/6).

Menurut data terbaru, Jawa Tengah saat ini memiliki 886 desa wisata yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 681 desa berstatus rintisan, 167 berkembang, dan hanya 38 desa yang telah masuk kategori maju. Sementara itu, dari total 8.563 desa dan kelurahan di provinsi ini, mayoritas belum terlibat secara signifikan dalam pengembangan sektor wisata.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas dan kesiapan antar desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pariwisata berbasis masyarakat. Pengembangan yang bersifat “ikut tren” tanpa perencanaan terukur sering kali berujung pada stagnasi atau bahkan kegagalan program desa wisata.

Sarif Abdillah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Ia mengusulkan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam bentuk studi kelayakan, pelatihan SDM, serta pendampingan dalam promosi dan manajemen destinasi.

“Pendekatannya harus berkelanjutan, bukan sekadar viral sesaat. Butuh inovasi dan atraksi yang terus diperbarui,” ujarnya. Menurut Sarif, instansi seperti Dinas Pariwisata tidak dapat bekerja sendiri, sehingga keterlibatan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi sangat krusial.

Lebih jauh, Sarif menilai desa wisata memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan.

Baca juga : Ketegangan Imigrasi di Los Angeles Memicu Seruan De-eskalasi dari PBB

“Kalau desa wisata maju, masyarakat bisa menyekolahkan anaknya dengan lebih baik. Pendapatan meningkat, kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.

Hal ini selaras dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Ketika pariwisata desa dikelola secara profesional, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural, termasuk pelestarian lingkungan dan identitas lokal.

Pernyataan Sarif Abdillah menjadi refleksi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan desa wisata yang inklusif dan berjangka panjang. Model intervensi ke depan tidak cukup hanya berbasis proyek atau insentif dana, tetapi harus dibingkai dalam pendekatan ekosistem yang melibatkan multipihak.

Rekomendasi strategis dari pernyataan ini mencakup:

• Penyusunan peta potensi desa berbasis riset kolaboratif.
• Pembentukan tim pendamping lintas sektor untuk tiap desa wisata.
• Skema pembiayaan kreatif melalui kemitraan CSR dan BUMDes.
• Promosi digital dan storytelling lokal sebagai strategi branding desa.

Dengan pendekatan tersebut, desa wisata di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing, tidak hanya dalam konteks pariwisata, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pewarta : Dandi Setiawan