RI News Portal. Sipirok, Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) telah memasuki fase krusial dalam penanganan pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini akhir 2025. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kabupaten tersebut kini fokus pada transisi menuju pemulihan, diikuti tahap rekonstruksi dan rehabilitasi yang direncanakan secara bertahap.
Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menjelaskan bahwa prioritas utama adalah mengembalikan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. “Kita sudah melewati tahap tanggap darurat dan sekarang berada di masa transisi menuju pemulihan penuh. Rekonstruksi serta rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan,” ujarnya saat ditemui di Sipirok, Kamis.
Kerusakan akibat banjir bandang dan longsor tercatat mencapai nilai fantastis Rp2,6 triliun, meliputi aset pemerintah daerah, provinsi, pusat, infrastruktur publik, serta lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Tim gabungan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyelesaikan pendataan kerugian tersebut sebagai dasar perencanaan jangka panjang.
Salah satu langkah strategis yang telah diselesaikan adalah penyusunan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana (R3PB). Dokumen ini menjadi panduan utama dalam upaya pemulihan, termasuk penyediaan lahan alternatif bagi warga yang kehilangan lahan sawah akibat tertimbun material longsor atau terendam banjir.
Kerja sama dengan Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) menjadi kunci dalam menyediakan solusi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), sekaligus lahan tumpang sari untuk kegiatan bercocok tanam. Pendekatan ini diharapkan membantu masyarakat tetap produktif meski harus beradaptasi dengan pola tanam baru. “Sebagian besar warga sebelumnya mengandalkan sawah, kini kami mengajak mereka menanam jagung di lahan PTPN. Kami komitmen mendukung dengan membagikan bibit jagung agar produktivitas tetap terjaga,” tambah Gus Irawan.
Tantangan tidak kecil dihadapi petani, terutama karena perubahan ekosistem lahan yang memerlukan adaptasi signifikan. Namun, Pemkab Tapsel terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk program normalisasi dan reklamasi lahan. Upaya ini difokuskan agar sawah-sawah yang masih memungkinkan dapat segera ditanami kembali.
Baca juga : Venezuela di Ambang Transisi Minyak: AS Awasi Miliaran Dolar dari Penjualan yang Dulu Dilarang
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan, Muhammad Taufik Batubara, merinci kerusakan lahan pertanian berdasarkan tingkat keparahan. Kategori berat mencakup lahan gagal panen namun masih bisa ditanami kembali seluas 1.352 hektare, serta lahan rusak parah akibat material tebal mencapai 536 hektare. Lahan rusak sedang seluas 77 hektare, sementara rusak ringan mencapai 1.053 hektare.
Untuk lahan kategori berat yang masih potensial, pemerintah daerah menyiapkan bantuan bibit sebesar 25 kilogram per hektare bagi petani terdampak. Selain itu, program optimalisasi lahan dari pemerintah pusat juga digulirkan guna memaksimalkan pemanfaatan kembali areal pertanian yang terdampak.
“Pemetaan ini kami lakukan secara detail untuk memastikan setiap langkah pemulihan tepat sasaran. Tujuannya agar mata pencaharian warga bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya,” pungkas Taufik.
Dengan pendekatan terintegrasi antara rehabilitasi lahan, dukungan bibit, dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Tapsel berupaya mengubah krisis menjadi momentum pembangunan pertanian yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana serupa di masa depan.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
