RI News. Wonogiri – Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri menjadi tuan rumah kunjungan kerja Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Selasa (7/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kahyangan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ini difokuskan pada koordinasi serta penggalian data dan informasi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Kepemudaan.
Rombongan Komisi E yang dipimpin oleh pimpinannya tiba di lokasi didampingi oleh perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Provinsi Jawa Tengah, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mereka disambut langsung oleh Kepala DINSOSPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Anton Tiyas Harjanto, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri, sekretaris dinas, serta para pejabat eselon III lingkungan DINSOSPPKB dan P3A.
Dalam paparannya, Anton Tiyas Harjanto menyampaikan berbagai langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Wonogiri guna memaksimalkan peran generasi muda sebagai penggerak ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu inisiatif utama adalah optimalisasi peran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Kabupaten Wonogiri. Melalui HIPMI, pemerintah daerah mendorong lahirnya wirausahawan muda di tingkat lokal yang dapat membuka lapangan kerja baru serta memutus rantai kemiskinan lewat kemandirian ekonomi. Sementara itu, Imapres dilibatkan dalam program pengabdian masyarakat, pendampingan sosial, serta pengembangan inovasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi keluarga-keluarga kurang mampu.
“HIPMI diharapkan dapat mendorong lahirnya pengusaha muda di tingkat lokal untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan memutus rantai kemiskinan melalui kemandirian ekonomi. Sedangkan optimalisasi peran Imapres dilakukan dengan melibatkan mahasiswa berprestasi dalam program pengabdian masyarakat, pendampingan sosial, serta inovasi teknologi tepat guna bagi keluarga kurang mampu,” ujar Anton Tiyas Harjanto.
Lebih lanjut, Anton menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai terobosan dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, kalangan pengusaha muda, dan mahasiswa berprestasi dianggap sebagai kunci utama untuk memberdayakan pemuda secara efektif.
Baca juga : Kesiapan TNI AU Menanti Keputusan Strategis: Empat Unit A400M Tambahan di Ujung Timbangan
“Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, pengusaha muda, dan mahasiswa, kita optimistis bahwa pemberdayaan pemuda merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2025. Dengan melibatkan pemuda secara aktif, Wonogiri berupaya menciptakan model penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya bersifat karitatif, melainkan juga memberdayakan dan membangun kemandirian ekonomi jangka panjang.
Pewarta : Nandar Suyadi
About the Author
