RI News Portal. Medan, 1 November 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) menetapkan empat langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menyusul hasil Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia yang berlangsung di Jatinangor, Jawa Tengah, baru-baru ini. Pendekatan ini menekankan sinergi antara kebijakan nasional dan inisiatif lokal, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan pemberdayaan sumber daya internal tanpa menambah beban fiskal bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, memaparkan strategi tersebut dalam acara Diseminasi Hasil Rakor Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia Terkait Sinergitas Kebijakan Nasional, yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, pada Jumat (31/10/2025). Menurutnya, sekitar 90 persen kebijakan nasional telah berhasil diimplementasikan di tingkat provinsi, berkat perencanaan matang yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) serta unit perencanaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Keberhasilan ini tidak lepas dari kepiawaian tim dan koordinasi lintas OPD. Semua aspek telah terakomodir dengan baik,” ungkap Togap, yang sejak menjabat Sekda telah melakukan kunjungan intensif ke seluruh OPD untuk memastikan optimalisasi pelayanan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya kinerja profesional, kekompakan tim, dan tanggung jawab yang seimbang dengan tunjangan yang diterima.
Empat strategi utama yang dirumuskan mencakup optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai katalisator pertumbuhan lokal, serta peningkatan keterlibatan sektor swasta melalui penyederhanaan perizinan. Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan multiplier effect ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks inovasi PAD, Togap menyoroti evaluasi retribusi yang belum selaras dengan dinamika ekonomi saat ini. Ia menyebutkan sejumlah aset provinsi dengan potensi tinggi, seperti tiket masuk kolam renang, Stadion Utama Sumatra Utara, Medan Club, lapangan milik Satpol PP, serta aset di bawah Dinas Sosial. “Kami terus mendorong optimalisasi melalui retribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah secara efisien,” jelasnya.
Baca juga : Krisis Pasca-Pemilu Tanzania: Oposisi Klaim 700 Korban Jiwa, PBB Verifikasi 10 Kematian
Sementara itu, sinkronisasi dengan PSN menjadi prioritas utama. Pemprov Sumut berkomitmen mendukung program nasional seperti swasembada pangan, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan pembangunan tiga juta rumah. Integrasi ini diharapkan mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, memperkuat ketahanan fiskal, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Para analis pembangunan daerah menilai pendekatan ini sebagai model adaptif yang relevan di tengah tantangan pemulihan pasca-pandemi dan transisi kebijakan nasional baru. Dengan penekanan pada inovasi internal dan kolaborasi publik-swasta, strategi Pemprov Sumut berpotensi menjadi benchmark bagi provinsi lain dalam mewujudkan otonomi fiskal yang berkelanjutan.
Pewarta : Adi Tanjoeng
