RI News Portal. Bandarlampung 17 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengintensifkan penguatan tata kelola penanggulangan bencana sebagai implementasi kebijakan strategis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam membangun daerah yang tangguh terhadap ancaman bencana. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Pembahasan Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov, Kamis (17/7/2025).
Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa paradigma penanggulangan bencana harus bersifat komprehensif, meliputi mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara lintas sektor.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Namun yang terpenting adalah memastikan masyarakat berada dalam kondisi aman dan kesiapan pemerintah berjalan optimal,” tegas Marindo.
Dalam forum tersebut, perhatian utama diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini (early warning system) serta intensifikasi sosialisasi mitigasi risiko kepada masyarakat. Hal ini dipandang krusial dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, serta potensi gempa megathrust di wilayah pesisir Lampung.
Selain itu, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan seluruh elemen pendukung—mulai dari sumber daya manusia (SDM), logistik darurat, hingga alokasi anggaran—sebagai instrumen vital dalam respons bencana.
“Kesiapan itu harus konkret, tidak sekadar rencana. Semua aspek, mulai dari SDM hingga logistik, harus terjamin,” tambahnya.
Marindo juga menyoroti urgensi kolaborasi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan strategi mitigasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep governance berbasis jejaring (network governance) yang menekankan koordinasi horizontal dalam kebijakan publik.
Baca juga : Pertamina Dorong UMKM Lahat Naik Kelas melalui Program TJSL
“Kabupaten dan kota harus selaras dengan Pemprov, karena kita menghadapi tantangan yang sama. Mitigasi yang kita lakukan harus mampu menenangkan masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks potensi gempa megathrust, Pemprov mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Untuk itu, simulasi dan pelatihan evakuasi berkala akan digelar guna meningkatkan resiliensi publik.
Tak hanya bencana alam, perhatian juga diarahkan pada risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana non-alam seperti wabah penyakit dan krisis sosial.
Marindo mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam edukasi, pelatihan penyelamatan diri, dan menjaga koordinasi dengan pemerintah. Pendekatan ini memperkuat prinsip partisipasi publik dalam manajemen risiko bencana, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan adaptif.
“Dengan kesiapan yang matang, diharapkan masyarakat mampu menghadapi kemungkinan bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial secara tangguh dan terpadu,” pungkasnya.
Pewarta : Rusli
