RI News Portal. London – Dalam langkah reformasi kepolisian terbesar dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Inggris akan memperkenalkan National Police Service (Layanan Polisi Nasional), sebuah badan penegak hukum tingkat nasional yang kerap disebut sebagai “British FBI”. Pengumuman resmi rencana ini dijadwalkan disampaikan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood kepada parlemen pada Senin (27 Januari 2026), menyusul pernyataan awal yang dirilis akhir pekan lalu.
Badan baru ini dirancang khusus untuk mengambil alih penanganan kasus-kasus berat dan lintas wilayah yang selama ini membebani kepolisian lokal. Fokus utamanya mencakup pemberantasan terorisme, penipuan keuangan skala besar, eksploitasi dan pelecehan anak melalui daring, serta aktivitas jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi melintasi batas regional bahkan internasional.
Menurut Mahmood, model kepolisian saat ini—yang terdiri dari 43 kepolisian teritorial di Inggris dan Wales—sudah tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. “Sistem ini dibangun untuk abad yang berbeda,” tegasnya. Banyak kepolisian daerah kekurangan keahlian khusus maupun anggaran memadai untuk menangani kejahatan siber canggih, jaringan kriminal transnasional, atau kasus fraud yang melibatkan jutaan poundsterling.
Dengan kehadiran National Police Service, tugas-tugas spesialis seperti operasi kontra-terorisme, unit kejahatan terorganisir regional, pengawasan lalu lintas jalan raya utama, hingga penggunaan helikopter polisi akan dipusatkan di bawah satu komando nasional. Langkah ini diharapkan memberi ruang lebih besar bagi kepolisian lokal untuk kembali fokus pada kejahatan sehari-hari—mulai dari pencurian, kekerasan jalanan, hingga gangguan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.
Salah satu keunggulan yang ditekankan adalah efisiensi anggaran. Pengadaan peralatan, teknologi forensik, dan pelatihan akan dilakukan secara terpusat, sehingga diharapkan dapat menekan biaya yang selama ini terfragmentasi di berbagai kepolisian. Badan nasional ini juga akan menjadi magnet bagi talenta terbaik dari dalam dan luar negeri, termasuk pakar siber, analis intelijen, dan investigator keuangan kelas dunia.
Reformasi yang lebih luas juga sedang disiapkan. Di antaranya adalah pengurangan signifikan jumlah kepolisian teritorial, penyederhanaan proses rekrutmen dan promosi anggota polisi, serta penataan ulang manajemen organisasi agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat modern. Beberapa analis memperkirakan perubahan ini akan mengubah lanskap penegakan hukum Inggris secara mendasar, mirip dengan transformasi yang pernah dialami kepolisian Skotlandia yang kini berstatus tunggal nasional.
Tanggapan dari kalangan kepolisian cukup positif. Kepolisian Metropolitan London—yang selama ini memimpin mayoritas operasi kontra-terorisme—menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan satu layanan nasional yang terintegrasi. Para pakar kriminologi menilai inisiatif ini sebagai respons logis terhadap evolusi kejahatan yang semakin tidak mengenal batas wilayah administratif.
Meski demikian, sejumlah kalangan sipil mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar badan nasional baru ini tidak menjadi alat yang terlalu sentralistis dan berpotensi mengurangi akuntabilitas lokal. Mahmood menjanjikan bahwa detail lengkap—termasuk mekanisme checks and balances—akan diuraikan dalam white paper yang akan dipublikasikan pekan ini.
Reformasi ini menjadi salah satu janji utama pemerintahan saat ini dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kejahatan siber, terorisme, dan geng kriminal.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
