RI News Portal. Jakarta – Di tengah upaya memperkuat narasi kebangsaan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan inisiatif pemerintah untuk menyusun buku sejarah yang mendokumentasikan periode krusial perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara 1945 hingga 1949. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi sejarah yang digelar secara virtual dari ibu kota pada akhir pekan lalu, menandai komitmen baru dalam rekonstruksi historiografi nasional.
Menurut Fadli Zon, periode tersebut sering disebut sebagai “revolusi” oleh pihak Belanda, namun dari perspektif Indonesia, ia lebih tepat digambarkan sebagai perang mempertahankan kemerdekaan. Buku yang direncanakan ini akan mencakup rangkaian peristiwa kunci, mulai dari proklamasi kemerdekaan, negosiasi diplomatik yang mengarah pada pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), hingga pembubaran RIS dan kembalinya ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman holistik tentang dinamika politik, diplomasi, dan pertempuran yang membentuk fondasi negara modern.
“Penting bagi kita untuk mendokumentasikan ini secara komprehensif, termasuk berbagai aspek seperti diplomasi, politik, dan konflik bersenjata yang melimpah,” ujar Fadli Zon, menekankan urgensi penyajian sejarah yang akurat untuk generasi mendatang. Inisiatif ini datang setelah penyelesaian proyek buku berjudul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”, yang diluncurkan pada 14 Desember 2025. Proyek tersebut melibatkan kolaborasi 134 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh negeri, menunjukkan upaya inklusif dalam membangun narasi sejarah yang berbasis pada keahlian domestik.
Lebih lanjut, menteri tersebut menyoroti peran sentral Direktorat Sejarah di bawah kementeriannya sebagai penggerak utama dalam proyek-proyek semacam ini. Ia mengkritik kecenderungan masyarakat yang sering mengingatkan pentingnya sejarah tanpa secara aktif mendokumentasikannya. “Banyak yang bilang sejarah itu penting, jangan lupakan sejarah, tapi kita jarang menulisnya sendiri,” katanya, seraya mendorong penyusunan buku tentang kerajaan-kerajaan besar Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Pajajaran.
Fadli Zon menambahkan bahwa selama ini, narasi tentang kerajaan-kerajaan tersebut lebih banyak dihasilkan oleh penulis asing, yang berpotensi membawa bias eksternal. “Ini sangat penting untuk kita tulis sendiri, agar generasi muda memiliki akses terhadap perspektif asli yang mencerminkan identitas kita,” tambahnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen statis, melainkan memicu diskursus akademis yang hidup. Ia berharap buku-buku tersebut menjadi arena perdebatan dan dialektika, mengakui bahwa tidak ada narasi sejarah yang sempurna.
Inisiatif ini mencerminkan tren lebih luas dalam studi sejarah kontemporer, di mana rekonstruksi narasi nasional menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial di era globalisasi. Dengan fokus pada periode pasca-proklamasi dan warisan pra-kolonial, pemerintah tampaknya berupaya mengisi celah dalam historiografi Indonesia, yang selama ini didominasi oleh perspektif Barat. Para ahli sejarah menyambut baik langkah ini, meski menekankan perlunya transparansi dalam metodologi penelitian untuk memastikan objektivitas.
Sebagai bagian dari agenda kebudayaan nasional, rencana ini diharapkan tidak hanya menghasilkan publikasi berkualitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam dialog sejarah. Dengan demikian, upaya ini bisa menjadi katalisator bagi pemahaman kolektif tentang perjalanan bangsa, memastikan bahwa pelajaran dari masa lalu tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
