RI News Portal. Jakarta, Pemerhati energi yang juga mantan anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menyebut Indonesia masih jauh dari upaya mencapai swasembada energi seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, paling tidak ada tiga syarat mendasar yang harus dipenuhi pemerintah terlebih dahulu.
Pertama, kata dia, soal tercukupinya pasokan energi tanpa lewat impor. “Kedua akses yang mudah bagi masyarakat terhadap sumber energi,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Sabtu (8/3/2025).
“Ketiga, ketika masyarakat bisa mendapatkan energi dengan harga murah tanpa adanya subsidi. Tiga hal itu saja belum dapat terpenuhi oleh pemerintah.”
Soal ketersedian pasokan energi, tambah Mulyanto, sebenarnya mampu dilakukan oleh Indonesia. Sayangnya, sebut dia, pada energi tersebut ada kepentingan politik dan mafia migas.
“Indonesia bisa mengekplorasi sumber-sumber minyak dan membangun kilang baru . Hal itu bisa dilakukan melalui kerjasama dengan investor,” katanya.
“Sayangnya investor mau masuk juga dipersulit perizinannya. Sementara dari segi pendanaan negara kita belum mampu untuk mengekplorasi minyak dan membangun kilang baru.”
Baca juga : Sukabumi : Banjir Membuat Ratusan Warga Mengungsi, 3 Meninggal, 5 Hilang
Akhirnya, kata Mulyanto, target produksi minyak satu juta barrel tak pernah tercapai. “Ujungnya impor yang menguntungkan sejumlah pihak seperti kasus Petral dan Pertamina Patra Niaga.” Sebutnya.
Jika pemerintah, tambah Mulyanto, serius mengejar target swasembada energi, maka harus berani memberantas mafia migas. Selain itu juga harus berani menyentop partai politik yang juga menjadikan sektor migas sebagai target kepentingan politik.
Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita pembangunan nasional. Salah satu langkah konkret adalah optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai bahan bakar alternatif, termasuk implementasi program biodiesel B35 yang kini tengah berjalan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan, pemerintah sedang memperkuat berbagai program energi terbarukan untuk memastikan ketahanan dan kecukupan energi nasional. Program B35 merupakan kebijakan yang mewajibkan pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar solar.
Biodiesel ini berasal dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, yang kemudian dicampur dengan solar. Langkah itu untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan begitu mampu meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada 2023, pemanfaatan biodiesel di pasar domestik tercatat mencapai 12,2 juta kiloliter. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada 2025.
Pewarta : Yogi Hilmawan
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
