RI News Portal. Sragen, 18 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan kebijakan progresif dengan membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga yang melunasi tunggakan pajak selama periode 17 Agustus hingga 17 September 2025. Kebijakan ini diumumkan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini kontras dengan kebijakan di daerah lain, seperti Kabupaten Pati, yang menaikkan tarif PBB hingga 250 persen.
Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, tunggakan PBB sepanjang 2024 mencapai Rp3,5 miliar, dengan akumulasi tunggakan yang jauh lebih besar. Kepala BPKPD Sragen, Dwiyanto, menjelaskan bahwa denda PBB sebesar 2% per bulan dari nilai pokok dapat menjadi beban signifikan bagi warga. Dengan kebijakan pembebasan denda, warga hanya perlu membayar nilai pokok tunggakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.
“Pembebasan denda ini memberikan keringanan bagi warga yang ingin melunasi tunggakan PBB. Cukup bayar pokoknya saja, tanpa denda,” ujar Bupati Sigit dalam pernyataannya pada Minggu (17/8/2025). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pelunasan tunggakan tanpa membebani warga dengan denda.
Selain pembebasan denda, Pemkab Sragen juga mengimplementasikan kebijakan pembebasan PBB untuk empat kategori warga kurang mampu, yaitu warga miskin, penyandang disabilitas, veteran atau pejuang kemerdekaan, serta guru dengan penghasilan rendah. Kebijakan ini mulai berlaku sejak April 2025 dan akan berlangsung hingga akhir masa jabatan Bupati Sigit, yakni selama lima tahun ke depan.
Sigit menegaskan bahwa kedua kebijakan ini tidak akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. “Pembebasan denda justru memastikan pendapatan PBB yang seharusnya diterima Pemkab. Sedangkan pembebasan PBB untuk kelompok rentan memang sedikit mengurangi PAD, tetapi kami bisa mengompensasinya dari sumber lain,” jelasnya.
Bupati Sigit menegaskan bahwa kebijakan ini tidak terkait dengan langkah daerah lain, seperti Kabupaten Pati yang menerapkan kenaikan PBB. Kebijakan PBB Sragen telah dirancang sejak Mei 2025, bertepatan dengan HUT Kabupaten Sragen, menunjukkan independensi dalam pengambilan keputusan. “Kebijakan ini murni untuk kepentingan warga Sragen dan sudah kami rencanakan sebelumnya,” tegas Sigit.
Baca juga : Strategi Pengembangan UMKM melalui Pameran dan Bimbingan Teknis di Kota Tangerang
Dwiyanto dari BPKPD Sragen optimistis bahwa kebijakan ini akan mengurangi tunggakan PBB secara signifikan. “Dengan menghapus denda 2% per bulan, kami berharap warga termotivasi untuk segera melunasi tunggakan, sehingga beban akumulasi tunggakan yang kini jauh di atas Rp3,5 miliar dapat berkurang,” ungkapnya.
Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pendapatan daerah. Dengan langkah ini, Pemkab Sragen menunjukkan komitmen untuk mendukung warga dalam menghadapi tantangan ekonomi, sambil tetap mempertahankan kepatuhan pajak sebagai tulang punggung pembangunan daerah.
Pewarta : Adiat Santoso
