“Pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menggambarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan otoritasnya sebagai kepala negara. Keputusan ini menjadi sinyal tegas dari Prabowo bahwa ia ingin menjaga stabilitas dan kesatuan di tubuh TNI, serta memberi kelegaan kepada publik yang menginginkan seorang pemimpin yang memiliki ketegasan.”
RI News Portal. Jakarta, 3 Mei 2025 – Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat ke permukaan setelah pembatalan sejumlah mutasi jabatan perwira tinggi (pati), khususnya terkait dengan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo. Kunto yang sebelumnya dijadwalkan untuk dipindahtugaskan dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), akhirnya tetap menduduki posisinya setelah pembatalan tersebut. Kejadian ini memunculkan beragam spekulasi politik, yang semakin menguatkan dugaan bahwa pembatalan ini memiliki nuansa politis.
Pembatalan Mutasi oleh Pengamat
Jamiluddin Ritonga, seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menilai bahwa pembatalan mutasi ini merupakan sinyal dari Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan otoritasnya sebagai kepala negara. Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dipindahkan dari posisi Pangkogabwilhan I, yang dianggap strategis. Hal ini dilihat sebagai bentuk ketegasan Prabowo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden, yang diharapkan dapat memberi kelegaan kepada publik yang menginginkan pemimpin yang tegas.
“Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar Jamiluddin. Ia menambahkan bahwa pembatalan mutasi ini terjadi setelah peristiwa politik yang melibatkan Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberadaan ayah Kunto, Try Sutrisno, yang juga merupakan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, dalam forum tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa keputusan mutasi ini memiliki muatan politis.
Tanggapan TNI dan Klarifikasi Kepada Publik
Meski banyak pihak menduga adanya keterlibatan politik dalam keputusan ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pembatalan mutasi tersebut murni merupakan keputusan internal TNI. Kristomei menepis anggapan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal, khususnya terkait dengan keterlibatan Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.
Baca juga : Kunjungan Kerja Wakil Bupati Pesisir Selatan dan Rencana Renovasi Jembatan Gantung Kampung Tanjung Medan
“Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Ini sesuai dengan profesionalitas dan proporsionalitas organisasi,” tegas Kristomei, Jumat (2/5/2025). Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini telah melalui mekanisme resmi yang diatur dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Reaksi Politik dan Kekhawatiran Profesionalisme TNI
Pembatalan mutasi ini turut memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. Hasanuddin mengungkapkan keprihatinannya karena pembatalan mutasi perwira tinggi TNI, yang melibatkan tujuh pati, menandakan bahwa TNI mudah dipengaruhi oleh dinamika politik. Ia menekankan bahwa proses mutasi seharusnya didasarkan pada kepentingan organisasi dan bukan karena tekanan politik.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI,” ujar Hasanuddin. Ia juga menambahkan bahwa perubahan keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini berpotensi mengganggu stabilitas internal serta menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Evaluasi Kepemimpinan Panglima TNI
Hasanuddin juga mengkritik kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang dianggap tidak tegas dan konsisten dalam menjalankan amanat kepemimpinan. Ia menilai bahwa seharusnya sejak awal, Panglima TNI menolak mutasi Letjen Kunto jika hal tersebut memang tidak didasarkan pada kepentingan organisasi. Menurutnya, ketidakpastian dalam keputusan mutasi ini memperlihatkan adanya ketidaktegasan dalam menjaga marwah institusi TNI.
Pembatalan mutasi jabatan Letjen Kunto Arief Wibowo di tubuh TNI menunjukkan kompleksitas hubungan antara politik dan militer di Indonesia. Di satu sisi, keputusan ini menggambarkan dominasi dan otoritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan strategis, tetapi di sisi lain, hal ini juga mengundang kekhawatiran tentang integritas dan profesionalisme TNI sebagai institusi yang seharusnya independen dari pengaruh politik. Proses mutasi yang tidak konsisten ini bisa berpotensi mengganggu stabilitas internal TNI dan merusak citra netralitas militer di mata publik.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Absen untuk pagi hari ini Senin. Yaa Allah lancarkanlah setiap usaha aku hari ini Jika rezekiku masih jauh maka dekatkanlah Jika sedikit maka perbanyaklah Jika sulit maka mudahkanlah Dan semoga selalu ada keberkahan didalamnya. Salam sejahtera sehat sukses selalu dan satu pena untuk para wartawan jurnalis kabiro kaperwil beserta pimpinan redaksi Républik Indonésia News Portal terimakasih.