RI News Portal. Yogyakarta, 9 Desember 2025 – Kompleks Kepatihan Yogyakarta menjadi saksi puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa pagi hingga siang. Acara yang mengusung tema besar “Sinergi Membangun Integritas Nasional” ini dihadiri sejumlah menteri kabinet dan kepala daerah, sekaligus menjadi panggung peluncuran sejumlah inisiatif strategis pencegahan korupsi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana termasuk di antara pejabat tinggi negara yang hadir secara langsung. Turut serta pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan keharusan budaya kerja di semua lini pemerintahan. “Yogyakarta siap menjadi laboratorium integritas nasional,” ujarnya, disambut tepuk tangan ratusan undangan yang memadati pendopo Kepatihan.
Agenda paling dinantikan adalah peluncuran Indeks Integritas Nasional (IIN) 2025, instrumen pengukuran baru yang dirancang KPK untuk menilai tingkat integritas institusi publik secara lebih komprehensif. Berbeda dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang selama ini berfokus pada risiko korupsi internal, IIN mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus: sistem pencegahan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Hasil pengukuran perdana akan dirilis secara bertahap mulai Januari 2026.
Selain IIN, acara juga meluncurkan buku berjudul “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi: Praktik dan Tantangan”, sebuah kompilasi kajian akademis dan pengalaman lapangan dari 34 provinsi. Buku setebal 378 halaman ini diharapkan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Puncak acara ditandai dengan penyerahan dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pencegahan korupsi yang akan menjadi acuan sertifikasi profesi bagi pegawai unit pengendalian gratifikasi dan inspektorat di seluruh kementerian serta pemerintah daerah.
Sejumlah penghargaan juga diserahkan, antara lain kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan implementasi pengendalian gratifikasi terbaik kategori kota, serta Kementerian Agama sebagai institusi dengan peningkatan nilai SPI tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Sehari sebelumnya, pada 8 Desember 2025, KPK telah meluncurkan program e-Learning Pencegahan Korupsi yang menargetkan 5,85 juta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia. Platform pembelajaran daring ini dirancang khusus untuk mencegah petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang kerap luput dari radar penindakan.
Program tersebut merupakan kerja sama dengan 12 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah provinsi Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung.
“Dalam tiga tahun terakhir, 68 persen laporan masyarakat ke KPK justru terkait petty corruption di level pelayanan publik. e-Learning ini menjadi jawaban konkret untuk menutup celah itu dari hulu,” ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat peluncuran daring, Senin malam.
Dengan rangkaian agenda Hakordia 2025 yang berfokus pada pencegahan berbasis teknologi dan penguatan sistem, KPK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangkap pelaku korupsi, tetapi juga memutus rantai perilaku koruptif sejak dini melalui pendidikan dan penguatan integritas institusi.
Pewarta : Lee Anno
About the Author
