RI News. Semarang – Dinamika organisasi kemasyarakatan di Semarang memasuki babak baru dengan dideklarasikannya Forum Silaturahmi Ormas Semarang (FORSOS), sebuah inisiatif kolektif yang menggabungkan puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan dalam satu wadah kolaboratif. Momentum deklarasi yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan upaya konsolidasi sosial berbasis nilai kebersamaan dan solidaritas antarorganisasi.
Ketua FORSOS, Budhi Priyono, menyampaikan bahwa forum ini lahir dari kebutuhan akan ruang koordinasi yang lebih inklusif dan adaptif dibandingkan forum sejenis yang telah ada. Ia menekankan bahwa saat ini sekitar 60 lembaga dan ormas telah tergabung, mencerminkan tingginya antusiasme terhadap model kolaborasi lintas organisasi.
Dalam perspektif tata kelola organisasi sipil, keberadaan FORSOS menjadi signifikan karena mengakomodasi entitas dengan tingkat legalitas yang beragam. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan kelembagaan. Salah satu agenda strategis yang diusung adalah mendorong organisasi yang belum berbadan hukum untuk segera melengkapi aspek legalitasnya dan terdaftar di instansi pemerintah terkait, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Lebih jauh, FORSOS juga menekankan pentingnya evaluasi internal sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi. Setiap ormas dinilai memiliki karakteristik, potensi, dan keterbatasan yang berbeda, sehingga refleksi internal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep penguatan modal sosial yang menempatkan kepercayaan, norma, dan jejaring sebagai elemen kunci dalam pembangunan berbasis komunitas.
Secara normatif, tujuan utama FORSOS adalah mendorong kemajuan Kota Semarang melalui sinergi antarorganisasi. Upaya tersebut diwujudkan dengan membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan pemerintah daerah serta merangkul organisasi lain yang belum tergabung. Dengan demikian, forum ini berpotensi menjadi katalisator dalam memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan negara di tingkat lokal.
Baca juga : Kontestasi Etika dan Regulasi: Polemik Penggunaan Pendopo Negara untuk Agenda Partai di Ngawi
Dalam praktiknya, FORSOS tidak menunggu momentum deklarasi untuk bergerak. Sejumlah program telah dijalankan sebelumnya, termasuk kegiatan pendampingan masyarakat yang membutuhkan advokasi sosial. Hal ini menunjukkan orientasi pragmatis forum yang tidak hanya berfokus pada wacana, tetapi juga pada aksi nyata di lapangan.
Deklarasi FORSOS sekaligus menjadi refleksi penting tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil di tingkat kota berupaya menata ulang perannya di tengah kompleksitas pembangunan urban. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, FORSOS berambisi menjadikan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam membangun kota yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Pewarta : Sriyanto
About the Author
