RI News Portal. Jakarta, 12 November 2025 – Dalam inspeksi mendadak yang menegaskan komitmen reformasi birokrasi sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung mencopot direktur dan pejabat eselon III di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tindakan ini diambil setelah ditemukan bukti penyewaan lahan negara seluas ratusan hektare kepada pihak eksternal, yang bertentangan dengan mandat pengembangan benih unggul nasional.
“Kita memiliki teknologi canggih, peralatan modern, sumber daya manusia berkualitas, dan lahan yang memadai, tetapi justru disewakan kepada orang lain. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK pencopotan langsung saya serahkan di lapangan,” ujar Amran saat memimpin sidak di lokasi tersebut, Rabu.
Lahan percobaan BRMP Sukamandi yang mencakup 300 hektare hanya satu hektare yang dikelola secara aktif, sementara 299 hektare sisanya dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi. Amran menekankan bahwa aset negara tersebut harus sepenuhnya dimanfaatkan untuk riset dan produksi benih padi unggul guna mendukung ketahanan pangan nasional, bukan untuk keuntungan individu.
Tindakan ini mencerminkan pola kepemimpinan Amran yang berorientasi pada hasil lapangan sejak kembali menjabat. “Model baru sekarang: tidak perlu rapat panjang di kantor. SK copot atau ganti langsung di lapangan. Jika ditemukan kasus serupa lagi, akan saya copot kembali,” tambahnya, sambil memberikan tenggat tiga bulan bagi unit tersebut untuk merevitalisasi pengelolaan lahan dan membuktikan produktivitas.
Amran juga menginstruksikan seluruh BRMP di Indonesia untuk menjadi pionir dengan menanam bibit terbaik menggunakan teknologi terkini, serta mendistribusikan hasilnya secara gratis kepada petani. “Harus lebih baik dari lingkungan sekitar. Jadilah contoh nasional,” katanya.
Di balik ketegasan sanksi, Amran menyampaikan apresiasi atas capaian sektor pertanian dalam satu tahun terakhir, termasuk swasembada pangan yang terealisasi jauh lebih cepat dari target awal empat tahun. Kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai level tertinggi, disertai peningkatan kesejahteraan petani dan stok beras Bulog yang memecah rekor sejarah pasca-kemerdekaan.
Pengakuan internasional dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) turut menjadi bukti keberhasilan tersebut. “Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar,” tegas Amran, seraya menekankan bahwa swasembada merupakan hasil kolaborasi kolektif melibatkan media, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah hingga penyuluh lapangan, di bawah visi Presiden.
Kasus Sukamandi menjadi momentum introspeksi birokrasi pertanian untuk memperkuat integritas, memastikan setiap aset negara berkontribusi optimal terhadap kedaulatan pangan. Langkah ini diharapkan mendorong transformasi institusi BRMP menjadi pusat inovasi yang benar-benar berpihak pada petani dan bangsa.
Pewarta ; Yudha Purnama
