RI News Portal. Wonogiri – Dalam upaya memperkuat stabilitas sosial di tengah eskalasi dinamika masyarakat, Polres Wonogiri menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan Konflik Sosial di Aula Sanika Satyawada, Senin (4/8). Kegiatan ini mempertemukan unsur kepolisian, pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan guna merumuskan respons kolektif terhadap potensi konflik multidimensi yang mengemuka di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya interoperabilitas kelembagaan dalam merespons kompleksitas sosial masa kini. “Ke depan permasalahan semakin kompleks. Dibutuhkan forum komunikasi dan kesepakatan langkah bersama demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Wonogiri,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan preventif partisipatoris dalam pemeliharaan ketertiban umum.
Rakor kali ini tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi wahana diskursif untuk mengelaborasi isu-isu laten yang berpotensi menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kabag Ops Kompol Agus Syamsudin, S.H. memimpin sesi identifikasi masalah yang mencakup:
- Polemik Pabrik Semen di Pracimantoro
Persoalan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), konflik agraria, potensi pencemaran dan polusi menjadi perhatian utama. Kasus ini bukan hanya isu lokal, tetapi terhubung dengan agenda keadilan ekologis dan hak masyarakat atas ruang hidup. - Konflik Antara Perguruan Silat
Ketegangan antaranggota kelompok pencak silat di beberapa kecamatan menunjukkan kecenderungan kekerasan komunal berbasis identitas kultural, yang perlu didekonstruksi melalui pendekatan budaya damai. - Maraknya Organisasi Tanpa Legalitas Hukum
Munculnya ormas tak berbadan hukum yang mengklaim representasi sosial tertentu dinilai mengancam legitimasi negara dan supremasi hukum. - Kenalpot Brong sebagai Simbol Resistensi Sosial?
Meskipun terkesan sepele, fenomena knalpot brong dipahami sebagai ekspresi simbolik dari kelompok marginal yang merasa tak terdengar. Pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikannya.
Rakor menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang menandai pergeseran pendekatan dari reaktif menuju proaktif dan kolaboratif. Di antaranya:
- Pembentukan Tim Kecil Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten dan kecamatan guna menjamin respons cepat dan adaptif berbasis lokalitas.
- Revitalisasi FKPSB (Forum Komunikasi Pencak Silat dan Beladiri) sebagai ruang mediasi dan pendidikan nilai-nilai bela diri yang beretika dan damai.
- Pembinaan Internal dan Administrasi Rekrutmen di tiap perguruan silat untuk mencegah infiltrasi kelompok provokatif.
- Penegasan Netralitas TNI–Polri melalui larangan penggunaan atribut dinas dalam kegiatan non-dinas.
- Koordinasi Berkala Lintas Sektor, sebagai mekanisme kontrol sosial dan pembelajaran institusional yang terus-menerus.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri FX Pranata menekankan bahwa stabilitas daerah adalah fondasi utama pembangunan dan investasi. “Ketika kamtibmas terganggu, maka pembangunan pun tersendat. Mari kita jaga sinergitas lintas sektor demi kemajuan Wonogiri,” tegasnya.
Langkah Polres Wonogiri ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial tidak bisa diserahkan pada satu sektor semata. Dibutuhkan paradigma keamanan manusia (human security) yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Dalam konteks itu, good governance dan kepekaan sosial menjadi prasyarat utama.
Pendekatan partisipatoris dalam Rakor ini juga menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan catatan, perlu dilakukan pemantauan berkala terhadap implementasi keputusan rakor agar tidak berhenti pada level wacana atau simbolik belaka.
Rakor ini merupakan lanjutan dari koordinasi tingkat Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas bukanlah produk represif, tetapi buah dari komunikasi yang jujur, kolaboratif, dan berbasis fakta sosial.
Pewarta : Nandang Bramantyo
