RI News. Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak pernah berjalan sendirian. Setiap tahap diawasi ketat melalui mekanisme berlapis yang melibatkan berbagai lembaga negara, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara adalah tidak ada proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan. You are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dadan menjelaskan bahwa pengawasan berlapis sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Forum tripartit yang melibatkan BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi wadah utama pembahasan program. Mekanisme yang sama juga diterapkan dalam pembahasan anggaran hingga proses pembukaan blokir anggaran, mengingat MBG merupakan program prioritas nasional.

“Dalam pembahasan anggaran dan proses buka blokir karena program prioritas, juga dilakukan secara tripartit,” tegasnya.
Pada tahap pengadaan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melakukan review menyeluruh untuk memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, proses pembayaran tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Kemenkeu.
“Dalam proses pembayaran, semuanya di-approve oleh Kemenkeu,” tutur Dadan.
Secara teknis, peran Kementerian PPN/Bappenas lebih difokuskan pada penilaian hasil atau output (result/output) program, bukan pada rincian spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa. Pendekatan ini memisahkan fungsi perencanaan strategis dengan pelaksanaan operasional, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih sekaligus memperkuat checks and balances.
Baca juga : Cathay Financial Holdings Gandeng OpenAI: Tonggak Baru Transformasi AI di Industri Keuangan Taiwan
Dengan sistem pengawasan berlapis tersebut, BGN meyakini bahwa pengelolaan keuangan negara untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan semua regulasi yang berlaku. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap berbagai sorotan publik mengenai besarnya alokasi anggaran program prioritas nasional tersebut.
Program MBG sendiri terus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Pewarta : Diki Eri

