RI News. Kota Padangsidimpuan, 12 Agustus 2026 — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya menyasar lebih dari 82 ribu siswa di wilayah ini kini menghadapi sorotan tajam dari publik dan pemangku kepentingan karena berbagai kendala operasional serta pelanggaran serius terhadap standarisasi mutu dan sanitasi. Dilaporkan belum berjalan optimal di lapangan, program ini terhambat oleh keterlambatan logistik, penyusutan anggaran, hingga temuan pelanggaran juknis yang fatal di banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu isu paling krusial adalah temuan lapangan yang menunjukkan mayoritas dapur MBG tidak mematuhi Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari pemerintah pusat. Tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai, limbah cair sisa produksi makanan massal langsung dibuang ke saluran air umum warga. Hal ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan aroma menyengat di sekitar pemukiman padat. Selain itu, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh penyedia makanan dinilai hanya formalitas administratif. Di lapangan, sarana, peralatan memasak, hingga perilaku penjamah makanan jauh dari standar kesehatan yang ketat. Banyak pihak menyinyalir sertifikasi tersebut diterbitkan terburu-buru demi memenuhi target administratif tanpa uji kelaikan berkala dari dinas terkait.
Masalah mutu menu semakin diperburuk oleh sebuah rekaman video yang viral di media sosial. Wali murid di salah satu sekolah setempat menunjukkan paket makanan yang diterima anaknya berupa roti, pisang, kerupuk, dan kurma yang hanya dikemas dalam plastik. Publik kini secara terbuka menantang standar nilai gizi program MBG, yang seharusnya memberikan asupan protein dan nutrisi seimbang. Menu yang dinilai terlalu sederhana dan minim variasi ini memicu desakan agar pemerintah daerah memperketat pengendalian kualitas (QA) terhadap pihak ketiga.
Kendala manajemen dan keterlambatan anggaran bahkan melumpuhkan operasional dapur secara fisik. Dua SPPG di wilayah Kota Padangsidimpuan dilaporkan berhenti beroperasi mendadak beberapa waktu lalu. Ratusan siswa di Komplek Sekolah Sadabuan terpaksa pulang dengan tangan kosong. Banyak siswa mengaku kecewa karena mereka mengurangi porsi sarapan di rumah untuk mendapatkan makan siang gratis di sekolah. Dugaan kuat, birokrasi dan penundaan pencairan dana operasional menjadi pemicu utama mogoknya aktivitas dapur mitra tersebut.
Menanggapi rentetan pelanggaran dan ketidakberlanjutan ini, Garda AMPUH Kota Padangsidimpuan langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur umum MBG. Pimpinan Garda AMPUH menegaskan seluruh SPPG wajib segera memperbaiki fasilitas sanitasi dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan secara ketat guna mencegah risiko keracunan massal. Pihak tersebut juga berharap pimpinan pusat Badan Gizi Nasional segera memerintahkan jajaran pengawasan regional 1 melakukan sidak intensif ke seluruh SPPG di wilayah Kota Padangsidimpuan. Tanpa toleransi, izin operasional dapur mitra yang terbukti memalsukan kelaikan sanitasi atau melanggar ketentuan kualitas harus dicabut. Masyarakat berharap evaluasi total ini segera menyelesaikan sengkarut fasilitas agar hak gizi anak-anak Padangsidimpuan dapat terpenuhi secara aman dan layak.
Pewarta: Indra Saputra
Tagline: #MBGPadangsidimpuan #SanitasiGagal #GiziAnakTerancam,
About the Author
