RI News Portal. Sambas – Proyek pembangunan dan renovasi fasilitas sanitasi berupa WC di sejumlah sekolah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang bersumber dari dana tugas pembantuan APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga pertengahan Januari 2026 masih belum dapat beroperasi secara optimal. Investigasi lapangan yang dilakukan pada 15 Januari 2026 di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kecamatan Sajingan Besar, menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di tiga lokasi sasaran—SMP Negeri 03 Aruk (Kecamatan Sajingan Besar), SMP Negeri 1 Subah, dan SD Negeri 04 Karangan Subah—belum rampung sepenuhnya meskipun jadwal penyelesaian semula ditargetkan akhir Desember 2025.
Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp199 juta, dengan tujuan utama meningkatkan standar kebersihan dan kenyamanan sanitasi di lingkungan pendidikan, terutama di kawasan perbatasan yang sering menjadi prioritas program transmigrasi dan pengembangan SDM. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan sejumlah kendala yang menyebabkan proses terhenti atau tidak sesuai rencana awal. Beberapa bagian konstruksi terpantau belum selesai, sementara elemen yang sudah dibangun dinilai kurang rapi, dengan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan pelaksanaan.
Seorang kepala sekolah di salah satu lokasi sasaran, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi menghindari dampak administratif, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. “Situasi ini sangat mengganggu, terutama bagi siswa dan guru yang harus bergantung pada fasilitas existing yang sudah lama dan terbatas. Bagian baru yang dibangun terlihat tidak kokoh, ada retak-retak kecil, dan akses air serta pembuangan belum berfungsi sempurna,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada pertengahan Januari lalu.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menyatakan telah mengetahui permasalahan ini dan sedang melakukan langkah koordinasi intensif. Seorang perwakilan dinas menjelaskan, “Kami terus berupaya berkomunikasi dengan pihak pelaksana proyek dan kontraktor terkait untuk mengidentifikasi akar masalah serta mencari solusi percepatan. Prioritas kami adalah memastikan fasilitas sanitasi dapat segera dimanfaatkan dengan aman, memenuhi standar kesehatan, dan tidak membahayakan pengguna.”
Di sisi lain, para orang tua siswa di wilayah tersebut menyuarakan keresahan serupa. Mereka khawatir kondisi sanitasi yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan anak-anak, terutama di tengah iklim tropis yang lembap dan rawan penyakit terkait kebersihan. “Anggaran yang cukup besar seharusnya bisa memberikan hasil yang lebih baik. Kami berharap ada pertanggungjawaban yang jelas agar dana publik tidak sia-sia dan proyek serupa di masa depan bisa lebih terawasi,” tutur salah seorang wali murid yang aktif di komite sekolah.
Baca juga : Dugaan Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Labo, Padangsidimpuan Tenggara
Hingga kini, evaluasi menyeluruh oleh pihak berwenang masih berlangsung, termasuk pemeriksaan teknis terhadap kualitas bahan dan pelaksanaan. Kendala yang muncul mencakup aspek teknis pelaksanaan, potensi perubahan desain di lapangan, serta koordinasi antarpihak yang belum optimal. Masyarakat setempat dan komunitas pendidikan mengharapkan penyelesaian cepat, sehingga fasilitas WC baru ini dapat segera memberikan manfaat nyata bagi ribuan siswa dan tenaga pendidik di kawasan perbatasan tersebut, sekaligus menjadi contoh pengelolaan proyek infrastruktur publik yang akuntabel dan berkualitas.
Pewarta : Lisa Susanti
About the Author
