RI News Portal. Limapuluh, Sumatra Barat – Upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi komoditas gambir sebagai langkah strategis keluar dari jebakan ekspor bahan mentah mendapat sorotan tajam setelah perubahan arah kunjungan kepala daerah. Awalnya, Menteri Pertanian merekomendasikan Bupati Limapuluh Kota untuk mengunjungi Cina guna mencari teknologi pengolahan pabrik terbaik dunia yang dapat diterapkan di dalam negeri, demi meningkatkan nilai tambah produk gambir asal Sumatera Barat.
Namun, realitas lapangan menunjukkan kunjungan tersebut justru mengarah ke India, negara tujuan ekspor utama yang selama ini mendominasi penyerapan gambir mentah Indonesia. India bukan sekadar pasar, melainkan aktor kunci yang memiliki kepentingan kuat atas pasokan murah dan stabil untuk industri pengolahannya sendiri. Kunjungan semacam ini, jika tidak didukung oleh persiapan matang dan posisi tawar yang jelas, berpotensi terbaca sebagai sinyal ketergantungan yang lebih dalam.
Dampaknya langsung terasa di tingkat hulu. Tak lama setelah kunjungan tersebut, terdapat penyesuaian kebijakan di sisi impor India yang memengaruhi dinamika harga. Beban tambahan tersebut tidak ditanggung oleh perantara atau eksportir besar, melainkan mengalir ke petani sebagai produsen utama. Harga gambir di tingkat petani kembali tertekan, memperburuk fluktuasi yang sudah menjadi masalah kronis komoditas ini. Petani, yang selama ini jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan, kembali menjadi pihak paling rentan menanggung risiko sistemik dari keputusan di atas.
Analisis mendalam menunjukkan akar masalah terletak pada minimnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan absennya pelibatan asosiasi petani serta pelaku usaha lokal. Hilirisasi sejatinya bukan hanya soal mendirikan pabrik atau menjajaki teknologi luar negeri, melainkan membangun ekosistem yang selaras: mulai dari peta jalan nasional, dukungan daerah, hingga partisipasi aktif produsen primer. Tanpa keselarasan itu, niat baik untuk memperkuat posisi tawar petani dan menstabilkan harga justru berbalik menjadi penguat ketergantungan pada pasar tunggal yang rentan terhadap perubahan kebijakan sepihak.
Baca juga : Polsek Belimbing Perkuat Sinergi dengan Masyarakat Wujudkan Swasembada Pangan
Meski ada kemungkinan perubahan arah kunjungan dipengaruhi oleh pertimbangan lain—termasuk saran dari tingkat provinsi—hal ini semakin menegaskan perlunya kebijakan publik yang tidak reaktif. Komoditas strategis seperti gambir, yang menyumbang porsi signifikan ekspor perkebunan nasional, menuntut pendekatan berbasis data, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Satu langkah yang kurang terukur dapat memicu efek domino yang merugikan petani secara sistemik.
Catatan ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah Limapuluh Kota dalam menjalin audiensi lanjutan. Bukan sekadar kritik, melainkan upaya meluruskan arah agar hilirisasi gambir tidak sekadar jargon, tapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan petani. Tanpa keterlibatan penuh pelaku utama dan koordinasi yang solid, mimpi menjadikan gambir sebagai komoditas bernilai tinggi akan terus tertunda, sementara petani tetap menanggung harga dari setiap kekeliruan kebijakan.
Pewarta: Hermanto Datuak
About the Author
