Kritik Rasionalitas Anggaran: Bupati Sanggau Soroti Ketidaksesuaian dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025

RI News Portal. Entikong, 16 Juni 2025 — Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menyoroti secara kritis rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak sesuai dari segi waktu pelaksanaan dan alokasi anggaran. Dalam forum resmi pemerintahan di Entikong, pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya rasionalitas fiskal dan penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat daerah.

Menurut Ontot, sejumlah usulan pengadaan dalam dokumen perubahan anggaran tidak memiliki urgensi yang memadai dan bahkan dinilai tidak relevan dengan kondisi lapangan. “Banyak pengadaan yang tidak rasional dari segi waktu maupun kebutuhan, maka tidak bisa dipaksakan masuk dalam perubahan ini,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa perencanaan fiskal harus disesuaikan dengan tantangan spesifik daerah, seperti ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas pelayanan publik.

Penegasan ini mencerminkan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Dalam konteks pengelolaan fiskal daerah, Ontot mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pendekatan kuantitatif semata, melainkan perlu mengedepankan kualitas serta keberlanjutan program.

“Jangan berpura-pura sanggup, karena kita tahu kondisi kemampuan keuangan daerah. Lebih baik mengutamakan kualitas pelaksanaan daripada memaksakan jumlah dan waktu yang tidak realistis,” ujarnya.

Pernyataan ini merefleksikan kritik terhadap praktik perencanaan anggaran yang cenderung top-down dan berorientasi pada penyerapan anggaran secara administratif, bukan pada efektivitas pembangunan. Dengan keterbatasan fiskal yang nyata, Ontot menekankan perlunya seleksi ketat terhadap prioritas program pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan layanan dasar dan pembangunan inklusif.

Dalam dimensi kebijakan publik, pendekatan yang disampaikan oleh Bupati Sanggau ini menunjukkan keharusan reformasi dalam mekanisme penganggaran daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal. Hal ini sekaligus menjadi kritik terhadap lemahnya koordinasi antarsektor dalam tahap perencanaan, serta potensi pemborosan fiskal akibat inkonsistensi kebijakan.

“Saya harap semua pihak memahami keterbatasan yang ada, dan tetap mengutamakan kepentingan publik dalam proses penganggaran. Dengan sinergi dan perencanaan yang matang, kita harap perubahan ini memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” pungkas Ontot.

Baca juga : Kunjungan Reses Komisi V DPR RI di Sambas: Momentum Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pernyataan Bupati Sanggau mencerminkan dimensi etika dalam kebijakan fiskal lokal. Ia menyoroti pentingnya pertanggungjawaban fiskal sebagai bagian dari tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public interest budgeting). Kritik terhadap inkonsistensi dalam KUA-PPAS juga menunjukkan urgensi untuk memperkuat peran analisis kebijakan berbasis data dan kebutuhan lapangan, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Konteks ini perlu dijadikan pembelajaran lintas daerah agar reformasi sistem penganggaran lebih menekankan prinsip value for money, di mana setiap belanja publik harus memiliki manfaat sosial yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, praktik-praktik perencanaan yang terburu-buru dan tidak partisipatif dapat menimbulkan risiko ketidakefisienan fiskal, bahkan pemborosan anggaran.

Dengan demikian, pernyataan Bupati Ontot tidak hanya menjadi refleksi politik lokal, tetapi juga bagian dari wacana kebijakan publik yang menuntut reformasi pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia.

Pewarta : Eka Yuda