RI News Portal. Brussels — krisis yang dipicu oleh ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Greenland telah meninggalkan bekas mendalam pada aliansi militer terbesar dunia. Meski ancaman pengambilalihan secara paksa dan tarif perdagangan terhadap sekutu Eropa telah mereda pasca-pertemuan di Davos awal 2026, keretakan yang tercipta tampaknya sulit disembuhkan sepenuhnya.
Pada Januari 2026, Trump sempat mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland—wilayah semi-otonom Denmark yang merupakan anggota NATO—sambil menuding kehadiran Rusia dan China di Arktik sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional AS. Pernyataan itu memicu respons keras dari Kopenhagen dan Brussel, termasuk latihan militer bersama sekutu Eropa di wilayah tersebut serta ancaman balik bahwa pelanggaran kedaulatan satu anggota bisa mengakhiri NATO itu sendiri.
Puncak krisis berubah arah ketika Trump, dalam pidato di Forum Ekonomi Dunia Davos, mengumumkan adanya “kerangka kesepakatan masa depan” dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Kesepakatan itu mencakup akses permanen AS ke Greenland untuk keperluan militer, pembaruan perjanjian 1951, serta komitmen NATO untuk memperkuat kehadiran di Arktik guna menangkal pengaruh Rusia dan China—tanpa mengorbankan kedaulatan formal Denmark. Trump juga mundur dari ancaman tarif hingga 25% terhadap beberapa negara Eropa, yang sebelumnya ditujukan pada peserta operasi pertahanan bersama di Greenland.
Meski langkah mundur ini membawa kelegaan sementara, para analis keamanan internasional menilai dampaknya lebih struktural. Sophia Besch dari Carnegie Europe menyebut peristiwa ini telah “melintasi garis yang tak bisa dikembalikan”, karena menggoyahkan prinsip dasar Pasal 5: serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Ancaman internal dari pemimpin negara terkuat dalam aliansi menciptakan keraguan mendalam tentang keandalan komitmen AS, terutama di mata sekutu Eropa Timur yang bergantung pada pencegahan terhadap Rusia.
Rusia, sebagai aktor utama yang diwaspadai, tampak memanfaatkan situasi ini. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyebut perselisihan Greenland sebagai tanda “krisis mendalam” NATO, sambil menyoroti kemungkinan “satu anggota menyerang anggota lain”—sebuah skenario yang sebelumnya tak terbayangkan. Media Rusia pun mengejek “kemarahan tak berdaya” Eropa, sementara Moskow terus memperkuat posisinya di Arktik melalui aktivitas militer dan sabotase yang diduga, termasuk serangan siber dan penerbangan drone misterius di atas infrastruktur kritis Eropa.
Baca juga : Pakistan, Quetta: Serangan Terkoordinasi BLA Picu Respons Mematikan, 145 Militan Tewas dalam 40 Jam
Di sisi lain, Rutte terus memuji Trump sebagai katalisator penguatan NATO. Ia menekankan bahwa target pengeluaran pertahanan 5% dari PDB—yang disepakati sekutu Eropa dan Kanada pada 2025—tak akan tercapai tanpa tekanan dari Washington. Namun, pujian ini menuai kritik karena dianggap mengabaikan keretakan mendasar. Rutte juga menegaskan bahwa Eropa tak bisa membela diri sendiri tanpa payung nuklir AS, sebuah pernyataan yang memperkuat ketergantungan transatlantik di tengah tuntutan otonomi lebih besar dari beberapa ibu kota Eropa.
Sementara itu, penarikan sebagian pasukan AS dari Eropa—termasuk pengurangan sekitar 200 posisi di pusat komando NATO dan rotasi brigade di Romania—menambah keraguan. Meski Pentagon menegaskan komitmen tetap, langkah ini dilihat sebagai sinyal pergeseran prioritas AS ke belahan dunia lain, terutama Indo-Pasifik dan Hemisphere Barat.
Pada akhirnya, krisis Greenland bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan ujian eksistensial bagi NATO di era ketidakpastian. Aliansi yang lahir pada 1949 untuk menangkal ancaman Soviet kini menghadapi ancaman dari dalam: ketidakpercayaan antar-anggota yang bisa dimanfaatkan Rusia untuk melemahkan deterrence kolektif. Tanpa upaya bersama untuk membangun kembali kepercayaan—melalui investasi Arktik yang nyata dan dialog terbuka—NATO berisiko kehilangan kredibilitasnya sebagai benteng keamanan Barat di abad ke-21.
Apakah kesepakatan kerangka ini menjadi titik balik pemulihan atau hanya penundaan krisis yang lebih besar? Hanya waktu—dan komitmen politik yang konsisten—yang akan menjawabnya.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
