RI News Portal. Jakarta, 7 Juni 2025 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa pembahasan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih berlangsung secara intensif. Proses ini mencakup kajian teknis dan institusional, termasuk rencana pembentukan lembaga pengawas independen yang akan menangani pelaksanaan dan pengawasan UU PDP secara langsung.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis, Aida Rezalina, mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar utama sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai struktur kelembagaan pengawas PDP.
“Memang persyaratan untuk Perpres ini, PP (terkait teknis pelaksanaan PDP) harus keluar dulu. Jadi untuk pembentukan badan (pengawas PDP) itu diatur melalui Perpres. Kita sudah rapat dan secara general itu sebenarnya sudah matang,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dalam prosesnya, pembahasan teknis aturan turunan ini tidak dilakukan secara sektoral, tetapi melibatkan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini menunjukkan pendekatan kolaboratif dan integratif dalam perumusan kebijakan publik berbasis perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi.
Menurut Aida, perkembangan pembahasan teknis telah mencapai sekitar dua pertiga dari keseluruhan target. “Progress-nya sudah 2/3 saat ini (untuk PP teknis PDP). Ini kita juga terus dorong Kemenkumham untuk kita segera selesaikan sama-sama,” jelasnya.
UU Nomor 27 Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam sistem hukum siber nasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia mengakui hak atas data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, efektivitas implementasi UU ini sangat bergantung pada keberadaan aturan pelaksana dan pembentukan lembaga pengawas yang independen, transparan, dan akuntabel.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan digital, pembentukan lembaga pengawas PDP memerlukan regulasi yang menjamin independensinya dari tekanan politik maupun kepentingan bisnis. Oleh karena itu, keterlambatan dalam penyusunan Perpres dan PP menjadi isu strategis yang harus segera dituntaskan demi kepastian hukum dan perlindungan warga negara.
Keberhasilan pengaturan teknis dan kelembagaan PDP akan menentukan arah kebijakan nasional dalam bidang keamanan digital, etika penggunaan data, serta kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global, termasuk integrasi dengan standar perlindungan data internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.
Dengan telah dimulainya pembahasan antar kementerian dan kemajuan signifikan dalam penyusunan PP, diharapkan Presiden dapat segera menerbitkan Perpres pembentukan badan pengawas PDP dalam waktu dekat, sehingga implementasi UU PDP tidak lagi mengalami kekosongan institusional.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
