RI News Portal. Palu/Jakarta – Dalam rangka mempercepat pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan pelatihan khusus bagi 32 pejabat fungsional jenjang ahli muda bidang adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang berlangsung selama sepuluh hari, 19–28 November 2025, ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah pusat mendukung penguatan kapasitas aparatur daerah di luar Pulau Jawa.
Pelatihan yang digelar di Palu tersebut tidak hanya berfokus pada penyegaran kompetensi teknis, tetapi juga dirancang untuk membangun perspektif strategis baru bagi para pejabat fungsional yang menjadi ujung tombak pengembangan destinasi dan industri kreatif di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, menegaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan pergeseran paradigma kerja sama antara pusat dan daerah. “Kami tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi benar-benar menjadi mitra strategis daerah dalam membangun ekosistem pariwisata yang tangguh dan berdaya saing,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Kurikulum pelatihan dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan isu-isu kekinian yang selama ini menjadi tantangan di daerah kepulauan seperti Sulawesi Tengah. Materi utama mencakup penguatan tata kelola kerja sama lintas sektor, strategi pemasaran berbasis digital, pengelolaan destinasi pariwisata yang inklusif, skema pendanaan inovatif, fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, hingga pengembangan ekonomi digital di sektor pariwisata dan ekraf.
Yang membedakan pelatihan kali ini adalah pendekatan blended learning yang menggabungkan kelas intensif dengan studi lapangan langsung di Desa Wisata Towale, Kabupaten Donggala. Di lokasi yang pernah terdampak bencana 2018 itu, peserta mempelajari praktik good governance pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat, mekanisme pemulihan pascabencana melalui pariwisata, serta model pemberdayaan ekonomi lokal yang berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir.
“Pengalaman langsung di Towale memberi kami gambaran nyata bagaimana teori yang dipelajari di kelas bisa diimplementasikan di lapangan, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan sejarah bencana,” ungkap salah satu peserta dari Kabupaten Banggai Laut yang enggan disebut namanya.
Baca juga : Kelahiran Anak Gajah Sumatera Betina di Way Kambas Perkuat Harapan Pelestarian Spesies Kritis
Martini menambahkan, pejabat fungsional adyatama merupakan tulang punggung teknis di daerah yang selama ini sering terpinggirkan dalam skema pelatihan nasional. “Merekalah yang setiap hari berhadapan langsung dengan pelaku usaha, komunitas kreatif, dan wisatawan. Jika kompetensi mereka meningkat, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan kunjungan wisata dan nilai tambah ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Pelaksanaan pelatihan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius mengarahkan investasi SDM pariwisata ke wilayah-wilayah prioritas di luar Bali dan Jawa. Sulawesi Tengah, dengan potensi destinasi seperti Togean, Lore Lindu, hingga destinasi bahari di Teluk Tomini, diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan pariwisata baru nasional dalam lima tahun mendatang—dengan syarat aparatur daerah memiliki kapasitas yang memadai.
Hasil akhir yang diharapkan dari pelatihan ini bukan sekadar sertifikat, melainkan lahirnya puluhan action plan konkrit yang akan diimplementasikan peserta di kabupaten/kota masing-masing mulai awal 2026. Beberapa di antaranya telah berkomitmen untuk mereplikasi model Desa Wisata Towale dan membentuk unit khusus fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.
Langkah Kementerian Pariwisata ini sekaligus menjawab kritik selama ini bahwa program pengembangan SDM pariwisata masih terpusat di pulau-pulau barat. Dengan semakin banyaknya pejabat fungsional terlatih di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), diharapkan kesenjangan kapasitas antardaerah dapat terus menyusut—sekaligus mempercepat tercapainya target 18–20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2029 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.
Pewarta : Vie
