RI News. Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyambut baik komitmen Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan apresiasi atas komunikasi intens yang dibangun pihak Wikimedia, yang membuka jalan bagi pemulihan akses layanan yang sempat terbatas.
Menurut Alexander, normalisasi akses akan segera dilakukan begitu proses verifikasi pendaftaran rampung. “Kami menghargai upaya komunikasi yang konstruktif dari Wikimedia serta keseriusannya dalam memenuhi prosedur pendaftaran PSE Lingkup Privat. Setelah verifikasi selesai, layanan yang terdampak akan kembali normal,” ujarnya dalam pernyataan resmi, dikutip dari Jakarta pada Jumat, 20 Maret 2026.
Sebelumnya, pembatasan akses diterapkan pada fitur login subdomain terkait Wikimedia sejak akhir Februari 2026, menyusul ketidaklengkapan pemenuhan kewajiban administratif. Langkah ini merupakan bagian dari penegakan regulasi yang berlaku secara umum bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat diwajibkan bagi platform digital yang menyediakan layanan, memproses data pribadi, serta dapat diakses atau digunakan oleh pengguna di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya akuntabilitas di ruang digital.
Alexander menekankan bahwa registrasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya. “Dalam pengelolaan informasi terbuka seperti yang dilakukan Wikimedia, akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Pendaftaran PSE memastikan adanya pihak yang jelas bertanggung jawab dalam penanganan konten bermasalah serta perlindungan hak pengguna di Indonesia,” jelasnya.
Baca juga : KPK Hadirkan Lebaran Bermartabat bagi Tahanan: Shalat Id dan Pertemuan Keluarga di Tengah Penegakan Hukum
Ia juga menyoroti kontribusi signifikan Wikimedia dalam menyediakan akses pengetahuan gratis bagi masyarakat luas. Namun, di tengah maraknya risiko keamanan siber, tidak ada pengecualian status organisasi—baik nirlaba maupun komersial—dalam kewajiban ini. “Risiko di ruang digital bersifat universal. Oleh karena itu, akuntabilitas melalui pendaftaran resmi membantu menjaga kedaulatan digital kita, sekaligus memastikan platform tetap aman dan dapat diandalkan oleh seluruh pengguna,” tambah Alexander.
Dengan adanya kemajuan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan digital global seperti Wikimedia dapat terus diperkuat, demi terciptanya ruang digital yang inklusif, bertanggung jawab, dan mendukung kemajuan pengetahuan masyarakat Indonesia.
Pewarta : Yudha Purnama

