RI News Portal. Jakarta, 8 Desember 2025 – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan penjelasan resmi atas viralnya dokumen bantuan pangan untuk korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang sempat memicu perdebatan publik mengenai akurasi angka dan nilai bantuan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Mochammad Arief Cahyono, menyatakan bahwa angka Rp1,3 miliar yang beredar luas di media sosial merupakan data awal yang belum mencantumkan satuan volume secara utuh. Angka 21.874 yang tertulis dalam dokumen tersebut bukan ton atau kilogram, melainkan jumlah paket beras kemasan 5 kilogram.
“Dengan demikian, total berat beras yang sudah disalurkan adalah 109.370 kilogram atau setara 109,37 ton. Namun hingga hari ini, realisasi keseluruhan bantuan beras pangan dari berbagai mitra telah mencapai 1.200 ton dengan nilai keseluruhan Rp16 miliar,” jelas Arief dalam keterangan resminya, Senin (8/12/2025).
Ia menegaskan, Kementan tidak menganggarkan pembelian barang bantuan tersebut dari APBN. Seluruh bantuan berupa beras, makanan siap saji, dan kebutuhan pokok lainnya berasal dari kontribusi langsung mitra swasta, Badan Usaha Milik Negara, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang menitipkan bantuannya melalui Kementan untuk disalurkan ke lokasi bencana.
“Kementan hanya berperan sebagai koordinator dan penyalur. Karena itu, mekanisme pencatatan awal memang masih menggunakan satuan paket sesuai kemasan yang diterima dari para penyumbang. Ketidakjelasan satuan ini yang kemudian memicu miskomunikasi,” ujarnya.
Menanggapi sorotan publik, Arief justru menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan negara.
“Pengawasan warganet sangat membantu kami. Justru karena masukan dan kritik itulah kami segera melakukan klarifikasi dan perbaikan format pelaporan agar tidak lagi menimbulkan salah tafsir,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kementan memperkuat pengawasan internal dengan melibatkan Inspektorat Jenderal pada setiap tahap penerimaan, pencatatan, hingga distribusi bantuan. Sistem pelaporan juga sedang disempurnakan agar mencantumkan tiga indikator sekaligus: jumlah paket, satuan berat aktual (kilogram/ton), dan nilai rupiah.
“Kami berkomitmen penuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap paket, setiap kilogram, hingga setiap rupiah yang diamanahkan kepada kami akan dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara terbuka,” tegas Arief.
Ia menambahkan, saat ini prioritas utama adalah memastikan logistik terus mengalir tanpa hambatan ke posko-posko pengungsian dan desa-desa terisolasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak banjir bandang serta longsor dalam sebulan terakhir.
“Kritik masyarakat kami terima dengan lapang dada. Yang terpenting sekarang, bantuan harus sampai tepat waktu dan tepat sasaran kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan,” pungkasnya.
Kementan menyatakan akan terus membuka saluran komunikasi resmi bagi masyarakat yang ingin memverifikasi data atau melaporkan temuan di lapangan terkait penyaluran bantuan bencana.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
