RI News Portal. NTT – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan (TNI/Polri) dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program-program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar. Penegasan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polkam, Marsda TNI Oka Prawira, menyatakan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada situasi yang kondusif di daerah. “Komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan memperkuat koordinasi sangat penting agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Marsda Oka Prawira saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Manggarai Barat pada Kamis (31/7/2025).
SPPG ini, yang pertama di Manggarai Barat, dikelola oleh Yayasan Sejahtera Desaku dan saat ini melayani sekitar 3.200 siswa dari lima SD dan satu SMP. Tim Kemenko Polkam secara langsung menyaksikan proses penyediaan makan siang bergizi dan menilai pelaksanaan program MBG melalui skema SPPG berjalan cukup baik. Kemenko Polkam menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberlangsungan program ini.
Selain meninjau implementasi program MBG, tim Kemenko Polkam juga menyambangi Command Center Polres Manggarai Barat. Kunjungan diterima oleh Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Martinus Pake.
Baca juga : Jurnalis Terdampak PHK Dapat Bantuan Solidaritas dari Iwakum
Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam, Irjen Pol Desman Tarigan, menyoroti posisi strategis Manggarai Barat sebagai destinasi wisata internasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan upaya pencegahan terhadap peredaran narkotika dan potensi gangguan keamanan lainnya. “Stabilitas keamanan di daerah strategis perlu dijaga agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Kemenko Polkam menegaskan akan terus memantau dan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan program-program prioritas nasional memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar berjalan secara administratif.
Pewarta : Vie
