RI News Portal. Karanganyar, 19 Agustus 2025 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar telah mempersiapkan tujuh jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengawal persidangan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Karanganyar pada tahun anggaran 2022 dan 2023, yang juga disertai dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,6 miliar, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Karanganyar, Hartanto.
Menurut Hartanto, penyimpangan dalam pengadaan alkes terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur e-katalog. “Kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar telah kami dakwakan kepada enam tersangka. Bukti-bukti pendukung akan kami hadirkan dalam persidangan sesuai surat dakwaan,” ujarnya pada Selasa (19/8/2025). Berkas perkara keenam tersangka telah dinyatakan lengkap (P21), dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sedang dipersiapkan, dengan sidang perdana diperkirakan digelar minggu depan setelah penetapan resmi dari pengadilan.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Khusus untuk tersangka Purwati, mantan Kepala Dinkes Karanganyar, dakwaan diperberat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Selain Purwati, tersangka lain meliputi Amin Sukoco (staf pengadaan barang), Kusmawati (Kabid Gizi dan Kesehatan Keluarga), serta tiga pihak dari rekanan.
Hartanto menegaskan bahwa Kejari Karanganyar tetap membuka peluang pengembangan penyidikan. “Jika dalam persidangan muncul fakta atau bukti baru, kami akan menindaklanjuti sesuai hukum. Tujuan kami adalah memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara,” katanya.
Selama penyidikan, beberapa tersangka telah mengembalikan sebagian dana sebagai upaya mitigasi. Purwati mengembalikan Rp1,465 miliar, Amin Sukoco Rp80 juta, Kusmawati Rp67 juta, dan pihak rekanan Rp158 juta. Dana tersebut akan dijadikan barang bukti dalam persidangan. Namun, Hartanto menegaskan bahwa jumlah pasti aliran dana, terutama terkait TPPU yang didakwakan kepada Purwati, akan diungkap di sidang. “Fakta hukum akan kami buktikan di depan majelis hakim,” tegasnya.
Baca juga : Pelatihan Kewirausahaan di Ngawi: Dorong UMKM Berbasis Potensi Lokal
Ari Santoso, penasehat hukum Purwati, menyatakan kesiapannya mendampingi klien selama persidangan. “Kami akan mempelajari surat dakwaan JPU terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah hukum, termasuk kemungkinan mengajukan eksepsi,” ujar Ari. Ia menambahkan bahwa pendampingan awal telah dilakukan saat pelimpahan perkara dari penyidik ke JPU.
Kejari Karanganyar menegaskan komitmennya untuk mengawal perkara ini hingga tuntas. Dengan tujuh JPU yang dipersiapkan, tim penuntut diharapkan dapat membuktikan seluruh unsur dakwaan secara efektif. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut pelayanan publik di sektor kesehatan, yang seharusnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Publik kini menanti fakta-fakta persidangan untuk mengungkap detail penyimpangan yang telah merugikan keuangan negara.
Pewarta : Surya Kencana
