RI News. Wonosari, Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar pembinaan intensif bagi para pemimpin tingkat kalurahan untuk memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Kegiatan bertajuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 ini berlangsung di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, pada Jumat, 13 Maret 2026.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa, Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Dr. Budhi Purwanto, Sekretaris Daerah Sri Suhartanta, serta 18 Panewu dan 144 Lurah dari seluruh wilayah kabupaten.
Fokus utama pembinaan kali ini adalah pencegahan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Kapolres Gunungkidul AKBP Damus Asa menyampaikan materi bertema “Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan”. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan memastikan setiap proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum.

“Potensi pelanggaran sering muncul dalam bentuk pungutan liar pada layanan administrasi, penanganan sengketa antarwarga yang kurang tuntas, hingga manipulasi data kependudukan atau dokumen resmi,” papar AKBP Damus Asa dalam sesi pemaparannya.
Lebih lanjut, Kapolres menyoroti bahwa sebagian besar persoalan hukum di tingkat kalurahan tidak selalu berawal dari niat jahat. Banyak kasus justru timbul karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang benar atau lemahnya sistem administrasi internal. Untuk itu, ia mendorong optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ditempatkan di setiap kalurahan sebagai mitra preventif.
“Bapak dan Ibu Lurah diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadilah pengayom masyarakat yang dapat dipercaya, sehingga terhindar dari jerat hukum hanya karena kelalaian prosedural,” pesan Kapolres menutup paparannya, sembari mengajak para lurah untuk terus meningkatkan transparansi dan tertib administrasi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun pemerintahan kalurahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus bebas dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan penguatan pencegahan sejak dini, diharapkan tata kelola di tingkat paling bawah semakin kokoh dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.
Pewarta: Lee Anno

