RI News Portal. Pesisir Selatan, 26 Oktober 2025 – Kebebasan pers kembali diuji di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Seorang jurnalis bernama BM mengaku menghadapi intimidasi dan upaya kriminalisasi setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Laporan tersebut bermula dari unggahan BM di media sosial yang menyoroti dugaan kesepakatan antara oknum ninik mamak di Lunang dengan PT Incasi Raya, sebuah isu yang dianggap merugikan masyarakat adat setempat.
Unggahan tersebut merujuk pada dokumen yang juga menjadi dasar pemberitaan di sebuah situs media daring, yang mengulas konflik lahan seluas sekitar 1.400 hektar antara masyarakat Lunang dan perusahaan perkebunan sawit serta kayu. Pada Kamis, 23 Oktober 2025, BM dipanggil penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan di ruang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) untuk memberikan keterangan terkait unggahannya. Hingga kini, BM masih berstatus saksi.
Dalam keterangannya, BM menegaskan bahwa unggahan tersebut bukan bertujuan menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai wujud keterbukaan informasi publik (KIP) dan upaya jurnalis untuk mendorong transparansi. “Saya hanya ingin masyarakat tahu, dan pihak terkait bisa memberikan klarifikasi. Tidak ada niat buruk. Saya menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik,” ujar BM kepada wartawan usai pemeriksaan.
Namun, BM mengaku mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan. Ia menilai pelaporan ke polisi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. BM menegaskan bahwa dirinya adalah jurnalis resmi yang terdaftar di redaksi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Jika setiap pemberitaan atau upaya keterbukaan dianggap melanggar UU ITE, lalu di mana kebebasan pers kita?” tegasnya.
BM berharap aparat penegak hukum (APH) menangani kasus ini secara profesional tanpa tekanan politik atau ekonomi. Ia juga mengajak rekan-rekan jurnalis, advokat, dan masyarakat sipil untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan. “Saya meminta teman-teman wartawan dan masyarakat sipil ikut memantau agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Baca juga : Rohaniawan Padangsidimpuan Salurkan Bantuan Sembako di Labuhan Rasoki, Wujudkan Kasih Lintas Agama
Kasus yang dialami BM memicu diskusi luas tentang penggunaan UU ITE terhadap jurnalis. Banyak kalangan menilai UU ITE kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik dan laporan media yang mengungkap isu publik. Pengamat pers menegaskan bahwa sengketa yang melibatkan jurnalis seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan jalur pidana.
Kasus ini menjadi pengingat akan tantangan kebebasan pers di Indonesia, di mana jurnalis sering kali berhadapan dengan tekanan hukum saat menjalankan tugas jurnalistik. Dukungan masyarakat dan pengawasan terhadap proses hukum menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Pewarta: Sami S
About the Author
