RI News. Jakarta, 16 November 2026 – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memperluas penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke ranah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah ini ditempuh setelah Dittipideksus menerima laporan polisi terkait TPPU dari Polda Sulawesi Selatan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Suhasto, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa laporan tersebut akan diterima dan didalami oleh pihaknya.
Menurut Suhasto, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp67,9 miliar. Karena itu, fokus penyidikan TPPU diarahkan pada penelusuran aliran dana kepada pihak-pihak yang menerima maupun menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik pencucian uang.

Dalam prosesnya, penyidik akan memperkuat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama itu dilakukan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset, yakni menelusuri arus uang dan menelisik aset hasil kejahatan.
“Jadi, akan kami lacak uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kami telusuri juga asetnya di mana saja,” ujar Suhasto.
Ia menjelaskan bahwa pengusutan TPPU ini mencerminkan komitmen Polri untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, melindungi hak masyarakat atas BBM bersubsidi, dan menutup celah kebocoran keuangan negara. Menurutnya, setiap aliran dana dan aset yang diduga terkait hasil kejahatan, terlebih yang bersumber dari komoditas bersubsidi, akan terus ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Polda Sulsel mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi jenis biosolar menggunakan kapal tanker melalui jalur laut. Barang bukti yang disita berupa 120.000 liter atau 120 kiloliter biosolar.
Hasil penyidikan menunjukkan perbuatan itu dilakukan melalui rangkaian pengangkutan dan pemindahan BBM. Biosolar yang dibawa sejumlah truk tangki diduga dialihkan ke dua kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB). Dari sana, BBM dioper dengan metode ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi tercatat sekitar 3.532 kiloliter.
Dalam perkara pokok ini, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka. Berkas perkara penyalahgunaan pengangkutan tersebut kini dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P-21.
Pewarta : Vie
Tagline: #TPPU, #BBMSubsidi, #Bareskrim, #PPATK, #FollowTheMoney, #Sulsel, #Biosolar, #KerugianNegara,
