RI News Portal. Bandung, 3 Oktober 2025 – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjadikan provinsi ini sebagai yang terdepan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Dalam acara peresmian di Bandung pada Kamis (2/10), tercatat 5.957 desa/kelurahan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memiliki Posbankum, menjadikannya provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.
“Diharapkan capaian ini menjadi teladan bagi provinsi lain di Indonesia,” ujar Supratman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10).
Keberhasilan ini mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai provinsi dengan Posbankum terbanyak di seluruh desa/kelurahan. Hingga kini, secara nasional terdapat 36.547 Posbankum dengan 58.850 paralegal dan 1.388 kepala desa/lurah yang telah mengikuti Pelatihan Juru Damai dari Mahkamah Agung.
Posbankum merupakan wujud nyata dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Posbankum berfungsi sebagai pusat layanan informasi, konsultasi hukum, mediasi sengketa oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai Juru Damai, serta rujukan ke advokat pro bono atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH).
Selain peresmian, acara di Bandung juga menandai pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan yang diikuti oleh 11.914 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pelatihan ini, yang disupervisi oleh OBH terakreditasi Kementerian Hukum dan Penyuluh Hukum, bertujuan membekali paralegal dengan kemampuan memberikan layanan hukum yang cepat, tepat, dan terjangkau bagi masyarakat desa.
“Pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum untuk memastikan akses keadilan menjangkau lapisan masyarakat hingga tingkat desa,” kata Supratman.
Baca juga : Permintaan Minyak Global Diprediksi Melonjak 23 Persen Hingga 2050
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum atas inisiasi dan dorongan dalam program ini. “Keberhasilan ini adalah buah sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Hukum,” ungkap Dedi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan pentingnya keberlanjutan sinergi antarpihak. “Keberhasilan ini lahir dari kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, pemberi bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kami akan terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan Posbankum berjalan optimal,” ujar Asep.
Program Posbankum di Jawa Barat menjadi model inovatif dalam memperluas akses keadilan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara damai dan terjangkau.
Pewarta : Moh Romli
