RI News Portal. Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase krusial dalam proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam pertemuan tertutup dengan Director of Public Governance OECD Elsa Pilichowski di Jakarta, Jumat (12/12/2025), Rini memaparkan kemajuan koordinasi lintas sektor yang dipimpin Kementerian PANRB selaku koordinator Public Governance Committee (PGC).
“Proses aksesi ini tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi katalis bagi penguatan kapasitas tata kelola publik Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Rini. Ia menjelaskan bahwa pemetaan internal terhadap tujuh instrumen legal yang menjadi mandat kementeriannya telah menghasilkan tiga capaian strategis: (1) inventarisasi rekomendasi OECD yang telah diimplementasikan, (2) identifikasi celah kapasitas yang memerlukan penguatan, dan (3) penentuan isu-isu prioritas yang membutuhkan kebijakan baru atau revisi regulasi.
Tahun 2026 akan menjadi titik kritis. Indonesia dijadwalkan menerima kuesioner resmi OECD terkait Public Integrity and Anti-Corruption serta Senior Digital Government Officials. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah membentuk tim khusus lintas kementerian dengan prosedur konsolidasi bukti yang terstandar.
Lima area prioritas yang menjadi fokus kolaborasi mendatang dengan OECD adalah:
- Integritas publik — dengan penekanan pada perluasan cakupan pengawasan dan sistem pelaporan konflik kepentingan yang lebih komprehensif.
- Pelayanan publik berbasis peristiwa kehidupan (life-event approach) yang terintegrasi.
- Pemerintahan digital — khususnya penyelesaian fragmentasi regulasi dan penguatan tata kelola data nasional.
- Pengembangan kepemimpinan dan kapabilitas aparatur sipil negara.
- Penguatan mekanisme evaluasi kebijakan publik berbasis pengawasan independen.
Dari perspektif OECD, Elsa Pilichowski menilai Indonesia berada pada jalur yang tepat. “Proses aksesi memang menantang dan berlangsung lama, tetapi Indonesia telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam melaksanakan pekerjaan rumahnya,” katanya. Ia menegaskan kesiapan Sekretariat OECD untuk memberikan pendampingan intensif, terutama dalam metodologi pengisian kuesioner dan penyusunan bukti teknis.
Baca juga : Jakarta Ingin Jadi “Kota Sinema”: Rano Karno Sebut Cerita Warga Adalah Fondasi Utama
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara anggota OECD lainnya. Menurut Rini, dukungan teknis dan pembelajaran dari praktik terbaik negara anggota akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memenuhi tenggat waktu dan standar aksesi.
Dengan semakin dekatnya tahap telaah teknis, fokus pemerintah kini tertuju pada penyelerasan kebijakan domestik dengan standar OECD tanpa mengorbankan konteks nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya membawa Indonesia lebih dekat menuju keanggotaan penuh OECD, tetapi juga mempercepat agenda reformasi birokrasi yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
