RI News Portal. Islamabad, 9 Desember 2025 – Dalam kunjungan resmi perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pakistan, kedua negara berhasil menyepakati tujuh dokumen kerja sama yang mencakup bidang pendidikan tinggi, beasiswa, perdagangan halal, pengembangan UMKM, arsip nasional, pemberantasan narkoba, serta kesehatan. Upacara penandatanganan dan pertukaran dokumen berlangsung di Prime Minister House, Islamabad, pada Selasa siang, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.
Penandatanganan ini menjadi titik kulminasi dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi yang dimulai dengan sesi empat mata antara kedua pemimpin, dilanjutkan dengan pertemuan delegasi penuh. Kunjungan selama dua hari (8–9 Desember 2025) ini menandai langkah konkret untuk meningkatkan hubungan strategis antara dua negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia—Indonesia di urutan pertama dan Pakistan di urutan kedua—yang selama ini telah terjalin erat sejak pengakuan Pakistan atas kemerdekaan Indonesia pada 1945.
Isi Utama Kerja Sama
- Pendidikan Tinggi dan Beasiswa MoU kerja sama perguruan tinggi ditandatangani Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Brian Yuliarto dengan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Profesional Federal Pakistan Khalid Maqbool Siddiqui. Pada kesempatan yang sama, kedua negara meluncurkan program “Indonesian Aid Scholarship”, sebuah inisiatif beasiswa penuh yang akan memungkinkan ratusan mahasiswa Pakistan menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di universitas-universitas terkemuka Indonesia.
- Perdagangan dan Sertifikasi Halal Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Perdagangan Pakistan Jam Kamal Khan menandatangani MoU yang akan mempercepat pengakuan mutual sertifikat halal. Kesepakatan ini diproyeksikan meningkatkan nilai ekspor produk pangan olahan, kosmetik, dan farmasi kedua negara, khususnya memanfaatkan pasar halal global yang diperkirakan mencapai USD 3 triliun pada 2028.
- Pengembangan UMKM dan Ketahanan Pangan Kerja sama penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diteken Menlu Sugiono dengan Menteri Ketahanan Pangan Nasional Pakistan Rana Tanveer Hussain. Fokusnya meliputi transfer teknologi pengolahan pangan, akses pembiayaan syariah, dan pengembangan rantai pasok komoditas pertanian.
- Pelestarian Arsip Nasional Pertukaran dokumen antara Menlu Sugiono dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mencakup digitalisasi dan pertukaran arsip sejarah, termasuk dokumen-dokumen penting masa perjuangan kemerdekaan kedua negara.
- Pemberantasan Peredaran Narkoba Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi intelijen, pelatihan aparat, dan pertukaran informasi real-time untuk menutup jalur perdagangan narkotika lintas Asia Selatan dan Asia Tenggara.
- Kerja Sama Kesehatan MoU terakhir di bidang kesehatan diteken Menlu Sugiono dengan Menteri Layanan dan Regulasi Kesehatan Nasional Pakistan Syed Mustafa Kamal, mencakup pengembangan vaksin, obat-obatan generik, serta peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.
Baca juga : Medan Pasca-Banjir: Volume Sampah Melonjak 4.000 Kali Lipat, Wali Kota Perintahkan Mobilisasi Total
Para analis hubungan internasional menilai paket kerja sama ini sebagai wujud nyata dari “diplomasi ekonomi berbasis nilai Islam dan kemanusiaan” yang menjadi ciri khas pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan total populasi lebih dari 500 juta jiwa dan posisi strategis di dua kawasan berbeda, Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi umat Islam global.
Kunjungan ini juga menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional bahwa kedua negara berkomitmen memperkuat poros Selatan-Selatan di tengah ketidakpastian geopolitik global, sekaligus menegaskan kembali prinsip non-blok yang selama ini dipegang teguh oleh keduanya.
Presiden Prabowo dijadwalkan meninggalkan Islamabad pada Rabu pagi menuju tanah air setelah menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Kunjungan ini diperkirakan akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja teknis bilateral pada awal 2026.
Pewarta : Albertus Parikesit
About the Author
