“Kerja sama antarwilayah dalam distribusi pangan merupakan prasyarat bagi stabilisasi harga dan keamanan pasokan. Tanpa integrasi spasial antara daerah penghasil dan daerah konsumen, efisiensi logistik sulit tercapai, yang akhirnya membebani konsumen dan merugikan produsen,”
RI News Portal. Jakarta, 05 Mei 2025 – Upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi statistik. Artikel ini membahas pernyataan terbaru Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengenai pentingnya kerja sama antara daerah konsumen dan daerah produsen pangan. Ditekankan pula perlunya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merumuskan kebijakan berbasis data terkait dinamika harga dan inflasi.
Ketersediaan pangan dan stabilitas harga merupakan dua isu sentral dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, peran pemerintah daerah (pemda) menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan pangan. Menyikapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, pada Senin (5/5/2025), mengimbau pemda agar menjalin kerja sama antarwilayah, khususnya dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan. Inisiatif ini diyakini mampu menjaga kestabilan harga dan mendukung kesejahteraan produsen.
Menurut Tomsi, tantangan utama dalam pengendalian harga pangan di daerah berkaitan dengan ketimpangan antara lokasi produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi antarwilayah melalui mekanisme kerja sama yang difasilitasi oleh pemda. “Harapannya, daerah-daerah yang tinggi [kebutuhannya] bisa terpasok. Tentu dengan baik,” ujarnya. Kerja sama ini tidak hanya menciptakan efisiensi distribusi, tetapi juga menjamin harga yang wajar bagi produsen di daerah.
Langkah ini sejalan dengan prinsip pembangunan daerah berbasis keunggulan komparatif dan konektivitas wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
Tomsi juga menekankan pentingnya sinergi pemda dengan BPS dalam memahami faktor-faktor penyebab inflasi yang bersifat lokal. Ia menyebutkan bahwa penyebab inflasi sangat spesifik antar daerah, sehingga dibutuhkan pendekatan berbasis data. “Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” ujarnya. Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemda dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam forum yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa inflasi bulan April 2025 (month to month) tercatat sebesar 1,17 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) mencapai 1,95 persen. Inflasi bulanan didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun inflasi tahunan didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Data ini menjadi acuan penting bagi pemda untuk merumuskan strategi pengendalian harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan membutuhkan strategi lintas sektor dan lintas wilayah. Inisiatif Kemendagri untuk mendorong kerja sama antar daerah serta pemanfaatan data statistik dari BPS menjadi langkah progresif dalam menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, produsen pangan, dan lembaga statistik akan menjadi fondasi penting dalam mengatasi tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
