RI News. Palembang – Pemerintah Kota Palembang tengah mempersiapkan langkah konkret untuk merealisasikan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyo Herlambang (Lanud SMH). Pembangunan dijadwalkan dimulai pada Juni 2026, sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh dukungan penuh dari Lanud SMH untuk memanfaatkan lahan seluas sekitar 6,7 hektare. “Kami mendapat dukungan dari pihak Lanud SMH untuk memanfaatkan lahan seluas 6,7 hektare guna merealisasikan program pemerintah pusat itu,” ujar Aprizal di Palembang, Sabtu.
Menurut Aprizal, berbagai persiapan teknis saat ini sedang digenjot agar pembangunan dapat berjalan lancar. Persiapan tersebut mencakup penyelesaian kelengkapan administrasi, analisis dampak lingkungan, studi analisis lalu lintas, serta perbaikan akses jalan menuju lokasi. Langkah ini diharapkan memastikan sekolah tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga terintegrasi dengan baik dalam lingkungan sekitar.
Sekolah Rakyat yang direncanakan ini diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan terpadu. Dana operasional untuk kegiatan belajar-mengajar, termasuk penyediaan pakaian seragam siswa, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Raimon Lauri menjelaskan bahwa program ini secara khusus menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berada di desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional. Kelompok ini selama ini sering rentan putus sekolah karena kendala ekonomi.
“Sekolah Rakyat disiapkan pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis,” tegas Raimon.
Baca juga : Pramono Anung: Sinergi Pemprov DKI dan Muhammadiyah Kunci Mewujudkan Jakarta Inklusif sebagai Kota Global
Setiap siswa yang diterima nantinya akan memperoleh pembiayaan komprehensif sekitar Rp4 juta per bulan. Anggaran tersebut mencakup biaya makan sehari-hari, kebutuhan belajar, serta operasional tenaga pengajar. Fasilitas sekolah dirancang setara dengan sekolah unggulan, bahkan ditargetkan mendekati standar SMA Taruna Nusantara, mulai dari sarana prasarana hingga kualitas pengajaran.
Raimon menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan biasa, melainkan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang. “Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Dengan sinergi antara pemerintah kota, TNI AU, dan pemerintah pusat, inisiatif ini diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang tidak hanya memberikan akses, tetapi juga kualitas setara bagi anak-anak prasejahtera di Sumatera Selatan. Pembangunan di Lanud SMH menjadi salah satu upaya konkret Palembang dalam mendukung target nasional program Sekolah Rakyat yang sedang digalakkan secara masif di berbagai daerah.
Pewarta : Alfika Darwis
About the Author
