RI News Portal. Medan, 11 Juli 2025 — Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, secara resmi melantik enam pejabat eselon II baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, bersamaan dengan pelantikan Togap Simangunsong sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi. Dalam sambutannya, Gubernur Bobby kembali menegaskan prinsip loyalitas sebagai fondasi etis dan profesional yang harus dipegang teguh para pejabat publik, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab jabatan.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Serbaguna VIP Bandara Internasional Kualanamu itu menjadi momentum penting dalam konsolidasi birokrasi Pemprov Sumut menjelang akhir masa jabatan Bobby Nasution. Ia menekankan bahwa loyalitas pejabat harus ditujukan pertama-tama kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. “Loyal kepada masyarakat itu yang pertama, kemudian keluarga—jangan buat malu keluarga setelah menduduki jabatan ini—dan ketiga kepada pimpinan,” tegas Bobby di hadapan para pejabat dan tamu undangan.
Enam pejabat eselon II yang dilantik antara lain:
- Heri Wahyudi Marpaung – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Timur Tumanggor – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Yuda Pratiwi Setiawan – Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
- Agustinus – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Yuliani Siregar – Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- Alfi Syahriza – Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelantikan ini mencerminkan langkah strategis Pemprov Sumut dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah, khususnya di bidang keuangan, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya manusia. Bobby menekankan pentingnya akuntabilitas, integritas, dan percepatan kinerja, termasuk dalam penyelesaian isu-isu krusial seperti penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten/kota.
Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang baru, Bobby memberi instruksi tegas: “Tolong Pak diatur keuangannya agar DBH bisa segera dibayarkan, tolong diselesaikan segera.” Penekanan ini menyoroti urgensi tata kelola fiskal yang efisien demi kelangsungan pembangunan daerah.
Baca juga : Pemerintah Tegas Evaluasi Penerima Bantuan Sosial yang Terlibat Judi Online
Sementara kepada Kadis Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Bobby menggarisbawahi pentingnya percepatan revalidasi status UNESCO terkait pariwisata Sumut. “Untuk pariwisata, tolong konsen dalam beberapa minggu ke depan untuk revalidasi UNESCO agar kita kembali mendapatkan green card,” tambahnya.
Pelantikan ini mencerminkan pendekatan etika publik yang semakin menjadi sorotan dalam praktik birokrasi modern. Konsep loyalitas yang dikedepankan Bobby Nasution tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menekankan pada moralitas jabatan. Loyalitas kepada masyarakat sebagai prioritas pertama selaras dengan prinsip public interest dalam teori pelayanan publik, yang mengedepankan keberpihakan pada kesejahteraan umum.
Dari perspektif tata kelola, instruksi terkait penyelesaian DBH dan penguatan sektor pariwisata menunjukkan arah kebijakan fiskal dan pembangunan berbasis sektor unggulan. Penunjukan pejabat yang memiliki relevansi dengan agenda strategis daerah mencerminkan semangat meritokrasi dalam pengisian jabatan, meskipun pengujian terhadap efektivitasnya masih bergantung pada kinerja aktual para pejabat baru.
Pelantikan ini juga menjadi titik krusial dalam menguji kesinambungan kebijakan di tengah dinamika politik menuju Pilkada Sumut 2024–2025. Apakah loyalitas birokrasi akan tetap terjaga di tengah potensi transisi kekuasaan, menjadi pertanyaan reflektif yang patut diamati oleh publik dan kalangan akademik.
Pewarta : Adi Tanjoeng
About the Author
