RI News Portal. Pontianak, 26 Juni 2025 — Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, kembali mencuat di Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara tegas meminta PT Pertamina untuk meningkatkan pengawasan distribusi solar subsidi, guna memastikan kesesuaian harga dengan ketetapan pemerintah serta menjamin distribusi yang tepat sasaran.
Desakan ini dilontarkan Gubernur Norsan setelah menerima aspirasi para sopir truk yang melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Tugu Alianyang, Kubu Raya, pada Kamis (25/6/2025). Para sopir tersebut mengeluhkan kesulitan memperoleh solar subsidi, sekaligus menemukan harga jual solar di sejumlah SPBU yang jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) resmi pemerintah, yakni Rp6.800 per liter. Berdasarkan pengakuan sopir, mereka kerap membeli solar di rentang harga Rp8.500 hingga Rp9.000 per liter, situasi yang dianggap menekan keberlanjutan usaha angkutan barang di wilayah Kalimantan Barat.
“Kami minta Pertamina memperketat pengawasan distribusi solar, agar sesuai HET dan tepat sasaran,” tegas Gubernur Norsan pada Jumat (26/6/2025). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak, khususnya para pelaku transportasi barang yang bergantung pada solar bersubsidi.
Lebih lanjut, Gubernur Norsan juga menyoroti potensi penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi. Ia mencurigai adanya praktik penjualan solar subsidi ke sektor industri, yang sebenarnya tidak berhak menikmati subsidi pemerintah. Praktik ini dinilai berkontribusi pada kelangkaan solar subsidi di kalangan masyarakat pengguna transportasi umum dan logistik.
Untuk itu, Norsan meminta Pertamina bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna melakukan pengecekan menyeluruh di lapangan, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi. Menurutnya, pengawasan berlapis sangat diperlukan agar kuota subsidi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan kebijakan negara, yakni membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung roda perekonomian berbasis angkutan darat rakyat.
Baca juga : Peresmian Gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Syaloom di Ambon, Sinergi Umat, Pemerintah, dan Masyarakat
Aksi damai yang dilakukan para sopir truk di Bundaran Tugu Alianyang menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang perlunya evaluasi tata kelola distribusi solar subsidi. Dari perspektif kebijakan publik, peristiwa ini memperlihatkan adanya gap antara regulasi harga BBM dan praktik implementasi di tingkat SPBU. Hal ini sekaligus membuka ruang diskursus akademik mengenai tata kelola subsidi energi, termasuk mekanisme pengawasan terpadu, transparansi distribusi, serta peran sinergis antara pemerintah, BUMN energi, dan aparat penegak hukum dalam menjaga akuntabilitas.
Dalam kerangka tata kelola energi berkelanjutan, ketepatan sasaran subsidi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan. Karena itu, penguatan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan literasi publik diharapkan dapat menutup peluang penyelewengan distribusi subsidi, sekaligus menjaga stabilitas sosial-ekonomi di sektor transportasi darat Kalimantan Barat.
Pewarta : Eka Yuda
