RI News. Jakarta – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atas komoditas gas bumi. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin pasokan energi bagi sektor manufaktur strategis, khususnya industri keramik, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional di tengah berbagai tekanan berlapis.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/3/2026). Menurutnya, industri keramik saat ini menghadapi tantangan berat mulai dari gangguan pasokan gas, lonjakan biaya energi, hingga banjir produk impor yang semakin agresif.
“Gangguan suplai gas ini sangat berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri,” ujar Edy.
Data Asaki mencatat tingkat utilisasi produksi sektor keramik pada kuartal I 2026 hanya berada di kisaran 70-72 persen. Angka tersebut jauh meleset dari target ideal 80 persen yang diharapkan dapat mendorong pemulihan lebih kuat pasca-pandemi dan fluktuasi ekonomi global.
Asaki menegaskan bahwa penerapan DMO gas bumi menjadi solusi strategis. Dengan mengurangi porsi ekspor gas dan memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, pemerintah dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus melindungi industri yang memiliki efek multiplier luas.
“Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan mendorong investasi baru,” tegas Edy.
Dinamika global turut memperburuk situasi. Konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga energi dunia, sementara Indonesia sebagai negara importir neto energi masih rentan terhadap gejolak tersebut.
Di balik tekanan itu, industri keramik nasional sebenarnya menunjukkan fondasi yang solid. Kementerian Perindustrian mencatat kapasitas produksi terpasang saat ini telah mencapai 650 juta meter persegi per tahun, dengan serapan tenaga kerja sekitar 150 ribu orang. Pada 2025, tingkat utilisasi produksi sempat menyentuh 73 persen, sejalan dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) yang tumbuh 5,17 persen sepanjang tiga triwulan pertama tahun lalu dan menyumbang 17,27 persen terhadap PDB nasional.
Dari sisi perdagangan, IPNM juga mendominasi dengan kontribusi 80,27 persen terhadap total ekspor nasional serta menyerap hingga 20,26 juta tenaga kerja. Kinerja ini memperkuat posisi manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.
Kementerian Perindustrian optimistis bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, termasuk DMO gas bumi, industri keramik domestik berpeluang menjadi salah satu produsen terbesar di dunia—bahkan berpotensi menduduki peringkat empat global.
Edy menambahkan, keberlanjutan industri keramik bukan hanya soal kelangsungan pabrik, melainkan juga tentang menjaga ribuan lapangan kerja, mendorong investasi hilir, serta mendukung program pembangunan infrastruktur dan perumahan nasional yang membutuhkan material berkualitas tinggi.
“Dengan prioritas gas untuk industri dalam negeri, kita bukan hanya menyelamatkan satu sektor, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemerintah diharapkan segera merespons desakan ini agar momentum pemulihan industri keramik tidak sirna di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
