RI News Portal. TapanuliSelatang, 30 Agustus 2025 – Di tengah upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program subsidi pertanian, muncul dugaan serius penyalahgunaan bantuan bibit padi di wilayah pedesaan Sumatera Utara. Kelompok Tani Segar di Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadi sorotan setelah laporan warga mengungkap ketidaktransparanan dalam distribusi bantuan dari Dinas Pertanian setempat. Bantuan ini, yang disalurkan melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Angkola Selatan dan PPL Kelurahan Tapian Nauli, diduga tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pengurus kelompok.
Berdasarkan keterangan sumber anonim yang diwawancarai oleh tim AgriInsight, distribusi bibit padi tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. “Pembagian kepada anggota kelompok tidak mengikuti aturan yang direkomendasikan, dan ada kesan ditutup-tutupi,” ujar salah seorang anggota kelompok tani yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan bahwa sebagian besar bibit justru dialihkan untuk penggunaan pribadi oleh ketua dan pengurus, bukan untuk lahan padi sawah yang menjadi prioritas program pemerintah. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama bantuan, yakni meningkatkan produksi padi guna mendukung swasembada pangan nasional.
Lebih lanjut, dugaan ini semakin kuat dengan absennya laporan resmi ke berbagai instansi terkait. Sumber tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelaporan ke Pemerintah Kelurahan Tapian Nauli, PPL setempat, Koordinator PPL Kecamatan, Babinsa (Bintara Pembina Desa), maupun Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. “Ini seperti operasi tertutup, tanpa pengawasan dari pihak berwenang,” katanya. Ketidaktransparanan ini tidak hanya merugikan anggota kelompok tani yang seharusnya menjadi penerima manfaat, tetapi juga melemahkan akuntabilitas program subsidi yang dibiayai oleh dana publik.
Selain bibit padi, isu serupa menimpa distribusi pupuk bersubsidi. Pupuk yang seharusnya digunakan untuk tanaman padi sawah, padi darat, hortikultura, dan komoditas lain demi peningkatan hasil panen, justru diduga disalahgunakan. “Pupuk itu dipakai secara pribadi untuk kebun kelapa sawit, dan harga yang dikenakan ke anggota melebihi standar subsidi,” ungkap sumber lain dari kelompok tani. Sebagian anggota bahkan tidak menerima jatah mereka sama sekali. Padahal, program pupuk subsidi merupakan salah satu pilar utama kebijakan pertanian nasional, yang dirancang untuk mengurangi biaya produksi petani kecil dan mendorong ketahanan pangan masyarakat.
Baca juga : FKUB Wonogiri Ajak Warga Jaga Keharmonisan dan Keamanan Wilayah
Dari perspektif akademis, penyalahgunaan seperti ini dapat dianalisis melalui lensa tata kelola pertanian yang lemah. Studi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa ketidaktransparanan dalam distribusi subsidi sering kali berakar pada kurangnya mekanisme pengawasan berbasis komunitas. Dalam konteks Tapanuli Selatan, wilayah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, dugaan ini berpotensi mengganggu target produksi padi regional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu mencatat bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan menyumbang sekitar 5% dari produksi padi Sumatera Utara, yang kini terancam oleh praktik semacam ini.
Salah seorang anggota Kelompok Tani Segar yang mencurigai adanya penyimpangan menyatakan, “Cara pembagian tidak sesuai dengan draf pemerintah; kebanyakan untuk kepentingan pribadi pengurus.” Ia bersama rekan-rekannya memohon agar instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan aparat penegak hukum, segera melakukan pemeriksaan dan survei lapangan. “Kami butuh transparansi agar bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan,” tambahnya.
AgriInsight, sebagai platform media online yang berfokus pada isu pertanian dengan pendekatan investigatif dan analitis, berkomitmen untuk mengungkap fakta tanpa sensasionalisme. Berbeda dengan media online konvensional yang sering kali mengandalkan headline provokatif, kami menyajikan narasi mendalam dengan konteks akademis untuk mendorong diskusi konstruktif. Kami telah menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan untuk konfirmasi, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons resmi. Pembaca diundang untuk berpartisipasi melalui komentar berbasis fakta di bawah artikel ini, demi membangun komunitas pertanian yang lebih adil.
Pewarta : Indra Saputra
